Infografis
Keprihatinan atas munculnya isu SARA di tengah persiapan pilkada Jakarta juga datang dari DPR.
Ketua Komisi VIII DPR yang membidangi agama Ali Taher Parasong mengajak siapapun jangan mengobarkan isu SARA ke dalam politik praktis. Ali mengatakan berpolitik harus dilakukan secara sehat dengan tetap menjunjung nilai-nilai kemajemukan.
"Memang bahwa berpolitik haruslah yang sehat dengan menjunjung tinggi nilai majemuk, dan keluar dari isu-isu yang berkaitan dengan SARA," kata politikus PAN
Ali mengatakan semua agama di memiliki ajaran yang luhur. Itu sebabnya, kata dia, jangan demi kepentingan sesaat, simbol keagamaan disalahgunakan.
"Karenanya, hindarilah penilaian agama lain," kata dia.
Terutama kepada peserta pilkada, Ali menekankan harus saling menjaga diri dengan tidak menyulut hal-hal yang dapat memunculkan isu agama dan etnis. Sebab, kata Ali, setiap agama memiliki kriteria untuk menjadi pemimpin.
"Semua (agama) punya kriteria yang nantinya bakal jadi contoh teladan, dan panutan bagi masyarakat. Jadi tidak harus seperti itu (menggunakan isu SARA). Mulailah dari perbuatan dan perkataan yang menyenangkan masyarakat saja," tutur politikus PAN.
Politikus PKS Nasir Djamil juga mengimbau kepada tim pemenangan kandidat jangan menggunakan isu SARA untuk menjatuhkan lawan politik. Jangan sampai pesta demokrasi malah digunakan untuk memecah belah persatuan bangsa Indonesia.
"Menurut saya memang, tetap saja jangan sampai ada (isu SARA), karena kalau sudah berantem, masuklah orang-orang yang ingin mengadu domba," kata Nasir kepada Suara.com.
Nasir mengingatkan masyarakat agar selalu waspada dan jangan berpikir semua orang menginginkan persatuan. Menurut Nasir di luar sepengetahuan masyarakat luas, terdapat segelintir yang sengaja memanfaatkan situasi,, terutama situasi politik, untuk memecah belah.
"Jadi memang, jangan dipikir tidak ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang mengadu domba. Mengadu domba antar umat beragama di Jakarta dengan memanfaatkan isu pilkada ini," ujar Nasir.
"Jadi harus dipahami oleh masing-masing tim calon yang maju, jangan sampai terpengaruh. Karena orang-orang di bawah ini, tidak mengerti," Nasir menambahkan.
Di berbagai kesempatan, Nasir telah mengimbau aparat penegak hukum untuk mengantisipasi adanya kalangan yang gemar memecah belah dengan isu SARA.
"Aparat keamanan juga harus bisa mengantisipasi, jangan hanya seperti pemadam kebakaran dalam soal seperti ini. Harus cepat, jadi Binmasn (bina masyarakat) itu harus, aparatnya itu yang ada di setiap kelurahan, terus polsek dan sebagainya harus cepat," kata Nasir.
Menurut Nasir aparat penegak hukum harus cepat tanggap jika mendapatkan informasi adanya kampanye hitam. Tujuannya agar dampaknya tak meluas dan menciptakan keributan di tengah masyarakat.
