Suara.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengajak jajarannya untuk mendukung pemberantasan praktik pungutan liar. Saat ini telah dibentuk tim satgas pungutan liar di Kemenhub dengan menggandeng ICW dan YLKI.
"Ayolah, stop cara-cara lama. Udah nggak usah pungli-pungli. Kita tingkatkan kesejahteraan," kata Sugihardjo di Stasiun Gambir, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (16/10/2016)
Sugihardjo yang ditunjuk menjadi Ketua Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub meminta seluruh pegawai kementerian memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan tanpa meminta uang secara ilegal.
"Tunjangan kerja bisa meningkat tapi dengan cara yang profesional. Yang paling utama seluruh jajaran bisa melakukan perubahan," kata dia.
Dia mengaku menyesal dengan adanya pejabat kementerian yang tertangkap tangan polisi tengah melakukan praktik pungli.
"Saya sebagai sekjen terhadap peristiwa OTT saya menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Saya jadi sekjen langsung nggak langsung ikut tanggungjawab," kata dia.
Kasus operasi tangkap tangan tersebut, katanya, tak membuat kinerja Kemenhub menurun.
"Kita sudah berusaha membangun sistem supaya jadi good governance. Kita masih usaha membuat clean governance. Perizinan kita sudah berbasis online. Untuk kemudahan transaksi pake ATM. Kemudian, sistem pelaporan keuangan kita kerjasama dengan aplikasinya Kemenkeu. Sistem sudah kita bangun," kata Sugihardjo.
Dia menambahkan akan terus melakukan perbaikan kinerja agar Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sejak satu terakhir, pendapatan yang dikantongi Kemenhub mencapai Rp3,2 triliun. Dia mengaku telah menargetkan pemasukan untuk negara sebesar Rp6 triliun pada tahun ini.
"Kita sudah bekerja sama dengan wujud konkritnya, tadinya masuk kantong kan, ini sudah masuk ke kas negara," kata Sugihardjo.
