Polri Minta Masyarakat Kawal Kasus Ahok, Bukan Gelar Demo Lagi

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengaku pihaknya belum menerima adanya pemberitahuan soal adanya rencana aksi unjuk rasa lanjutan yang kabarnya akan digelar pada 25 November. Dia pun mengimbau agar masyarakat khususnya ormas keagamaan untuk mengawasi jalanya proses penyidikan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ketimbang melakukan aksi unjuk rasa lanjutan.

"Belum. Saya himbau tidak perlu lagi demo. Tidak udah unjuk rasa. Lebih baik fokus saja pada pengawasan dan pengawalan penyelidikan ini," kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Justru dia mengaku khawatir rencana aksi demonstrasi tersebut nantinya akan ditunggangi kepentingan lain sehingga bisa menimbulkan kegaduhan sosial di masyarakat.

"Karena kita khawatir ada penyusupan agenda-agenda lain yg tentunya justru membuat masyarakat bisa lebih menggangu dan pengamanan juga terganggu. Imagenya bisa sedemikian rupa. Mengganggu pembangunan," kata dia.

Dia pun mengatakan pihak kepolisian telah membuktikan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama yang telah menetapkan Ahok menjadi tersangka.

"Olehkarena itu, dengan penegakan hukum yamg dilakukan kepolisian ini suatu bukti kita bertindak profesional dan objektif. Dengan ini karenakan unjuk rasa menginginkan proses hukum yang transparan," kata dia.

"Dalam penegakan hukum ada waktu yang dibutuhkan agar berkas perkara bisa sempurna dan menjadi dokumen yang layak diajukan dalam persidangan. Maka itulah mari kita kawal," sambung Boy.

Hal lain yang membuat pihak kepolisian khawatir adanya rencana aksi demo susulan tersebut. Karena, menurut Boy saat ini pelaksanaan Pilkada serentak 2017 telah berjalan. Seharusnya, masyarakat juga bisa membantu memberikan rasa aman guna menyambut pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

'Kedua, kita lihat sedang dilakukan pilkada serentak. Ini adalah momen. Pesta demokrasi yang harus dijamin keamanan dan keberlangsungannya. Masyarakat dan bangsa Indonesia yang tengah memilih calon pemimpinnya. Apa gubernur, bupati dan lain-lain,"katanya

"Kita berharap masyarakat bisa berpartisipasi yang harus kita amin. Masyarakat harus mendukung pilkada yang aman, damai, proses ini sudah memasuki masa kampanye yang butuh suasana yang kondusif," tukas Boy.