Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau kepada gubernur se-Indonesia untuk mensukseskan program sapu bersih pungutan liar di daerah masing-masing. Program Saber Pungli merupakan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016.
"Diminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan, khususnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki resiko terjadinya pungli," kata Tjahjo dalam acara Rapat Koordinasi dan Dialog Terbuka Gubernur se-Indonesia, Gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Tjahjo mengatakan, setidaknya terdapat tujuh area yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk mensukseskan program saber pungli.
Tujuh area yang dimaksud yaitu, 1. Soal Perizinan, dengan fokus penerbitan izin mendirikan bangunan, penerbitan izin gangguan, penerbitan izin trayek, penerbitan izin pertambangan, penerbitan izin sektor hubungan darat, rekomendasi tidak sengketa tanah dan penerbitan izin usaha.
Kedua, yaitu terkait hibah dan bantuan sosial, dengan fokus pencairan dana hibah, bantuan sosial dan pemotongan bantuan dana sosial. Ketiga, terkait kepegawaian, denga fokus mutasi pegawai, kenaikan pangkat, promosi jabatan dan pemotongan gaji guru, tenaga kesehatan serta pegawai tidak tetap.
Keempat, sektor pendidikan dengan fokus pencairan bantuan operasional sekolah dan pemotongan uang makan guru. Kelima terkait dana desa, dengan fokus pemotongan dana desa dan pengambilan bunga bank pada penempatan dana desa.
Keenam, terkait dengan pelayanan publik, dengan fokus penyaluran beras miskin, pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan, retribusi pedagang kaki lima dan pelayanan SAMSAT.
Ketujuh, pengadaan barang dan jasa, dengan fokus perencanaan pengadaan dan penentuan pemenang.
Thjahjo mengimbau agar program saber pungli tersebut disosialisasikan di daerah masing-masing, khususnya terhadap instansi yang terkait dengan ketujuh sektor tersebut.
"Untuk mensukseskan program saber pungli, diharapkan gubernur segera melakukan sosialisasi, pencegahan serta penindakan atas area-area yang dianggap beresiko terhadap penyelenggaraan pelayanan publik," kata Tjahjo.
TERPOPULER
