REGIONAL:
Kementerian Perhubungan serius berupaya memberantas semua praktek pungutan liar (pungli) sektor transportasi di tempat-tempat yang rawan khususnya di bidang pelayanan publik. Jembatan timbang menjadi salah satu bagian pelayanan publik yang rawan dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya.
Banyaknya kejadian pungli di Jembatan Timbang yang ditulis berbagai media menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan tempat yang seharusnya dapat berfungsi mengawasi tonase kendaraan besar agar tidak melebihi muatan belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut hingga kini belum menyentuh akar permasalahanya.
Banyak dampak negatif yang ditimbulkan jika Jembatan Timbang tidak dikelola dengan baik, seperti : kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan besar yang melebihi muatan, terjadinya kecelakaan pada kendaraan yang melebihi muatan, dan juga dapat membahayakan para pengemudi kendaraan yang berada disekitarnya. Pada ujungnya, kerusakan jalan dapat mengakibatkan terhambatnya arus distribusi barang yang berdampak pada naiknya harga-harga barang.
Melihat permasalahan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berinisiatif untuk mengumpulkan para pemangku kepentingan dari berbagai unsur baik dari Pusat, Daerah, Legislatif dan pelaku usaha untuk berdiskusi dan merapatkan barisan untuk bersama-sama memberantas keberadaan pungli di Jembatan Timbang yang cukup meresahkan.
Pembicara lain yang hadir dalam acara tersebut yaitu : Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pengamat Ekonomi Faisal Basri, Mantan wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana, dan Sesjen Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan.
“Melalui diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan terobosan baru yang pada akhirnya dapat membuat suatu sistem yang baik untuk menghentikan praktek pungli tidak hanya di jembatan timbang tetapi juga di bagian-bagian lainnya yang rawan pungli,” tegas Menhub Budi di Jakarta, Selasa (25/10/2016).
"Untuk menghilangkan pungutan liar di jembatan timbang opsi yang sangat terbuka adalah pengoperasian jembatan timbang diserahkan kepada institusi yang memiliki dedikasi dan kompeten yang didukung oleh sistem dan integritas" tambah Menhub Budi pada forum Perhubungan yang diselenggarakan Kompas Media Grup berkerja sama dengan Kementerian Perhubungan, Selasa (25/10/2016).
Menhub Budi mengungkapkan, akan menyiapkan langkah-langkah yang lebih strategis untuk menghilangkan praktek pungli. “Tidak dengan cara kasar. Tetapi secara sistemik untuk menghilangkan cara-cara praktek pungli demi terwujudnya transportasi nasional yang bersih, handal dan dicintai masyarakat,” ujarnya.
Beberapa strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di tempat penimbangan kendaraan bermotor diantaranya : merevisi regulasi, melakukan penataan kelembagaan/organisasi, meningkatkan prasarananya, mengoptimalkan pelayanan dengan pemanfaataan teknologi informasi, meningkatkan fungsi kontrol dengan sistem reward & punishment, serta berkoordinasi dan berkerjasama dengan stakholder terkait.
"Kita akan mencari siapa pihak yang tepat dan berkompeten untuk mengelola jembatan timbang. Apakah pemerintah pusat, pemda, atau melibatkan pihak ketiga sperti : Surveyor, SPS dan lain-lain," ucap Menhub Budi.
Pungli menjadi permasalahan serius yang dihadapi pemerintah karena terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi Kejadian tertangkap tangannya pegawai internal Kemenhub di bagian perizinan yang diduga melakukan pungli menjadi momentum untuk melakukan introspeksi agar Kementerian Perhubungan menjadi institusi yang benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritas.
TERPOPULER