Suara.com - Warga Kelurahan Papanggo, Jakarta Utara, bernama Tunyati mengadukan kasus pungutan liar kepada calon wakil gubernur Jakarta petahana, Djarot Saiful Hidayat. Tunyati mengaku menjadi korban pungutan liar ketika ingin mengurus Kartu Jakarta Pintar untuk anaknya.
"Saya disuruh bayar Rp50 ribu untuk urus ini itu, tapi sampai sekarang anak saya belum dapat KJP, pak," kata perempuan berusia 38 tahun di Jalan Ali Sadikin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).
Mendengar laporan Tunyati, Djarot menjawab dengan nada tegas bahwa pembuatan KJP gratis.
"Ibu bayar ke mana? Nama sekolah anak ibu apa?" kata Djarot.
Tunyati kemudian memberi tahu nama sekolah swasta yang letaknya tidak jauh dari rumahnya. Dia mengaku sudah memberikan uang Rp50 ribu kepada kepala sekolah sekitar dua tahun yang lalu.
"Sampai sekarang, anak saya sudah mau masuk SMP belum juga dapat KJP, pak," kata Tunyati.
Mendengar penjelasan Tunyati, Djarot menyarankan supaya dia mengurus KJP ke kelurahan. Selain itu, Djarot juga meminta agar warga tidak berbohong terkait kondisi ekonomi keluarga.
"Jangan mampu bilang nggak mampu. Kalau ada yang seperti itu laporkan," ujar Djarot.
Mantan Wali Kota Blitar mengimbau warga miskin untuk segera mendaftar sebagai peserta KJP. Program KJP dibuat untuk menghilangkan kasus putus sekolah.
"Ini harus kita cek terus supaya adil. Yang kurang mampu kami bantu biar pendidikan di Jakarta meningkat," kata Djarot.
KJP merupakan program untuk memberikan akses bagi warga Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA dan SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.
