Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali menyentil aparatur pemerintah yang selama dua tahun terakhir terlalu sibuk mengurusi surat pertanggungjawaban untuk mendapatkan uang dinas. Saking sibuk mengurusi uang dinas, pelayanan pemerintah kepada masyarakat jadi terbengkalai.
"Saya jengkel sekali dua tahun ini. 60 sampai 70 persen birokrasi kita itu energinya habis untuk urus SPJ,” kata Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta Selatan,Selasa (6/12/2016).
Jokowi sering inspeksi ke lapangan, tempat proyek pembangunan yang dikerjakan pemerintah, dan dia sering tidak menemukan pegawai negeri sipil yang seharusnya mengawasi pekerjaan. Pasalnya, mereka lebih banyak sibuk di dalam kantor untuk mengurusi surat pertanggungjawaban uang dinas.
"Saya ke lapangan, ke sawah ketemu PPL serius sekali. Semuanya berada di kantor. Saya tanya, kenapa? Menyiapkan SPJ, pak. di Kementerian PU juga sama, kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, kualitas jalan, jembatan. Sama. Lembur tengah malam pada mengerjakan SPJ. Guru, kepala sekolah juga sama, sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ," katanya.
Itu sebabnya, Jokowi meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menelusuri penggunaan anggaran kementerian dan lembaga negara untuk membayar uang dinas PNS.
“Selain SPJ, ada juga inefisiensi dalam membuat laporan pengadaan suatu barang. Masa sampai 16-44 laporan hanya untuk satu barang. Ini apa ini?. Sehingga saya perintahkan tidak usah banyak-banyak (membuat SPJ) cukup 2 dari 44 lembar, yang penting pengawasan di lapangan sehingga kalau ada apa-apa cepat ketemu," ujar Jokowi.
