REGIONAL:
Suara.com - Ketua Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Komisaris Jenderal Polisi Dwi Priyatno mengatakan jajarannya sudah melakukan 22 operasi tangkap tangan sejak pertama dibentuk pada 28 Oktober.
"Ada 22 operasi tangkap tangan sejak dibentuk," kata Dwi di sela-sela acara Kampanye Budaya Anti Pungli di acara car free day, Pintu Barat Daya Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (18/12/2016).
Operasi ini dilakukan di beberapa daerah, seperti Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Timur. Jenis pungli yang terjaring, sambungnya, adalah alokasi dana desa, perizinan dan pembuatan paspor.
Salah satu contohnya Satgas Pungli melakukan operasi tangkap tangan dengan nilai mencapai miliaran rupiah di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Praktik pungli seperti itu terjadi karena ketidakpedulian masyarakat dalam memberantas praktek tersebut.
"Karena sudah lama, makanya terkumpul sampai Rp15 miliar bahkan ada tindak pidana pencucian uang. Kemarin juga ada alokasi dana desa itu ada kurang lebih hampir Rp1,5 miliar. Ini kan menghambat pembangunan," ujarnya.
Dia menekankan, sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo, jajarannya akan memberantas praktik pungli tanpa melihat jumlahnya. Dia juga akan melaporkan hasil kerja Satgas ini kepada Presiden selama tiga bulan sekali.
"Ya memang Pak Presiden sampaikan sampai 10 ribu rupiah saja saya urus sebagainya. Tapi nyatanya bukan yang kecil-kecil saja bahkan ada yang besar tapi pembiaran lama diakumulatifkan cukup besar," katanya.
Dengan adanya Satgas Saber Pungli, Inspektur Pengawasum Umum Polri ini berharap bisa menekan angka pungli di masa yang akan datang. Sehingga, Dwi berharap, Indonesia bersih dari pungli.
"Jadi masyarakat sekarang ini berani melapor dan mau jadi saksi. Ini yang kita tumbuh kembangkan, masyarakat berani lapor, mau jadi saksi. Itu lebih bagus," sambung dia.
Dwi berharap Satgas ini bisa memberikan shock terapy kepada semua warga Indonesia. Sekaligus membuat angka pungli ini di Indonesia berkurang.
"Ini memberikan shock therapy kepada kita semua warga negara Indonesia baik penyelenggara negaranya , masyarakatnya, pengusaha dan sebagainya sehingga pungutan liar harus kita hilangkan," katanya.
TERPOPULER