Warga Minta Digratiskan Sewa Rusun ke Anies Baswedan

Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima keluhan di rumah susun Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (4/1/2017). Warga mengeluh menerima surat peringatakan karena menunggak.

Anies mengenakan baju kemeja lengan panjang berwarna biru. Kedatangannya ke rumah susun tersebut disambut oleh penghuni dengan antusias.

Di lantai dua rusun itu, Anies terlihat menjadi rebutan ibu-ibu yang ingin berfoto dan sekedar bersalaman bersama pasangan Sandiaga Uno itu.

Warji (49), ketua Rt 02 Rw 09, mengadu kepada Anies selalu mendapat surat peringatan dari pihak pengelola rusun karena nunggak bayar sewa. Selembar surat peringatan ditunjukkan kepada Anies.

"Ini pak, saya titipkan kepada pak Anies. Ini surat peringatan untuk saya karena nunggak bayar sewa. Saya sudah tidak mampu bayar pak," kata Warji kepada Anies.

Cagub nomor urut tiga itu kemudian menerima surat yang diberikan Warji. Ia berjanji akan menyampaikan surat itu kepada pihak Pemprov DKI Jakarta sekaligus menyampaikan pesan lisan dari Warji.

"Jadi ini disampaikan kepada pak Ahok (Basuki Tjahja Purnama)? Pesannya apa pak?" tanya Anies.

Warji kemudian berpesan bahwa dia sudah tidak sanggup membayar sewa. Ia meminta supaya keluarga yang tidak mampu agar digratiskan tinggal di rusun.

"Jadi bapak sudah nunggak 7 bulan ya pak. Jadi saya dititipkan untuk sampaikan surat. Namanya Pos Anies. Baik pak, akan saya sampaikan pesan bapak ini," kata Anies.

Menurut Warji, setiap unit di rusun itu berukuran 5×6. Per unit disewakan Rp300 ribu atau bisa dibayar per hari Rp15 ribu.

"Itu belum termasuk air dan listrik pak. Kalau itu tergantung pemakaian pak. Tolong disampaikan ya pak," kata Warji.

Sebelumnya, Warji mengklaim tinggal di Kampung Pulo. Di saa dia tinggal selama 30 tahun. Di sana, ia memiliki sebuah rumah dan beberapa kandang ayam yang menjadi usahanya. Namun, kini semua miliknya itu sudah tidak ada lagi setelah rumahnya diratakan dengan tanah, alias digusur.

"Sekarang kami pindah ke rusun ini pak. Kami di sini bayar. Kami sewa Rp300 ribu setiap bulannya. Belum listrik, belum air," kata Warji.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ishak (61). Ia mengaku juga kehilangan rumahnya di Kampung Pulo dan saat ini menjadi salahsatu penghuni Rusunawa itu. Ia mengatakan, sebelum kampungnya itu digusur, pihak Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan gubernur DKI Joko Widodo, berjanji akan membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami warga.

"Gubernur Pak Jokowi dulu datang. Dia sampaikan akan ada normalisasi sungai Ciliwung. Dan waktu itu sampai empat kali datang ke Kampung Pulo," kata Ishak.

Saat itu Jokowi janji berkata kepada bawahannya bersosialisasi agar jangan sampai warga Kampung Pulo mengalami kerugian atas penertiban itu.

"Tindak lanjut dari kunjungan pak Jokowi itu, berapa bulan kemudian diadakan lagi sosilisasi mengenanai normalisasi di Jatinegara. Isi dari sosialiasi itu, warga Kampung Pulo dapat ganti rugi. Semua termasuk pohon, pagar, rumah, tanah," tutur Ishak.

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi itu, kata Ishak, pihak Pemprov datang lagi untuk melaksanakan pendataan serta pengukuran bidang tanah, bangunan.

"Itu bagian dari urutan untuk ganti rugi dan seharusnya habis pengukuran akan dimusyawarahkan nilai ganti rugi oleh tim dari Pemprov," kata Ishak.

Namun, harapan tinggallah harapan, kata Ishak, pihak Pemprov datang lagi ke kampung itu, bukan untuk menentukan nilai ganti rugi. Tapi untuk memberitahu bahwa semua warga yang rumahnya sudah digusur tidak akan mendapat ganti rugi.

"Kami tidak dapat ganti rugi. Kami sewa di sini. Paling tidak satu bulan kami harus sediakan Rp700 ribu. Hampir semua yang tinggal disini mengeluh karena tidak mampu. Rata-rata sudah kehilangan kerja," kata Ishak.