Suara.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor wilayah Papua dan Papua Barat menyatakan menolak radikalisme dan intoleransi di wilayah itu dan mengimbau agar tidak terbawa arus kepentingan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (GP) Ansor Provinsi Papua dan Papua Barat Amir Mahmud Madubun di Jayapura, guna menyikapi situasi terkini.
"Situasi terkini perlu disikapi, GP Ansor Papua dan Papua Barat dengan tegas menolak radikalisme dan intoleransi masuk dan berkembang disini," kata Amir, seperti dilaporkan Antara, Selasa (17/1/2017).
Situasi terkini di Nusantara dan di Papua pada umumnya, kata dia, perlu disikapi dengan bijak dan seksama, jeli mengambil sikap dan jernih dalam bertindak, sehingga tidak terprovokasi oleh kepentingan kelompok atau organisasi tertentu dengan tujuan memecah belah persatuan bangsa.
"Kami meminta dan mengimbau kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama (NU), GP Ansor dan Banser yang ada di Papua dan Papua Barat, untuk tidak mengikuti gerakan-gerakan radikalisme, intoleransi dan kelompok-kelompok yang dengan jelas tidak berpedoman pada Pancasila dan NKRI," katanya.
Jajaran pengurus GP Ansor Papua dan Papua Barat serta Banser, kata dia, tetap konsisten pada perjuangan menjaga ahlus sunnah wal jama'ah (ASWAJA).
"Ini bicara dalam ideologi keislaman kita, tetap menjaga NU, ulama dan NKRI. Artinya menurut kami NKRI dan Pancasila itu sudah final, serta kami menolak sikap intoleransi dan sikap kekerasan dalam bentuk apapun, itu sikap tegas kami," katanya.
"GP Ansor Papua dan Papua Barat, senantiasa menunggu instruski dan arahan pimpinan pusat kami dibawah kepemimpinan Ketua Umum KH Yaqut C Qoumas," sambungnya.
Lalu, mengenai adanya wacana Habib Rizieq yang akan diangkat menjadi imam besar yang ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan dan media massa, kata Amir, hal itu sah saja asalkan dalam kelompok tertentu, jangan mengatasnamakan agama.
"Kami, GP Ansor Papua dan Papua Barat tidak sepakat jika pengangkatan jadi imam besar mengatasnamakan Islam, tapi atas nama kelompok, silahkan. Kami juga menolak jika ada kelompok seperti Front Pembela Islam masuk ke Papua dan Papua Barat," katanya.
Masyarakat di dua provinsi paling timur Indonesia itu, lanjut Amir, telah hidup damai berdampingan satu sama lainnya, saling menghargai, bahkan saling menjaga dan mengunjungi saat merayakan hari kebesaran keagamaan.
"Jadi, sekali lagi, kami ingin hidup berdampingan. Untuk itu kami juga imbau agar kelompok tersebut memahami kerukunan yang telah terjaga dan terbina dengan baik, kami tidak akan bersikap kasar, represif, tapi dengan cara elegan, mengajak dan mengimbau," tambahnya.
TERPOPULER
