Tokoh-tokoh yang tergabung dalam Komunike Bersama Alumni Kelompok Cipayung bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/2/2017). Mereka menyampaikan gagasan untuk mengatasi persoalan bangsa.
"Mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, kami alumni kelompok Cipayung sebagai bagian dari anak bangsa menyampaikan pokok-pokok pikiran," kata Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Ahmad Basarah kepada wartawan di komplek Istana.
Dia mengungkapkan beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Negara, pertama tentang tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebabnya, Alumni Kelompok Cipayung mendukung rencana pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Pancasila.
"Kami Alumni Cipayung mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa," ujar dia.
Kedua, praktik demokrasi politik yang dilakukan saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrim, seperti liberalisme, fundamentalis, komunisme, sektarianisme, radikalisme, terorisme, serta ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Penyimpangan praktik demokrasi, kata dia, menimbulkan politisasi SARA dan fenomena hoax di masyarakat.
"Karena itu diperlukan langkah-langkah evaluatif terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kita saat ini agar sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Sesuai dengan prinsip Trisakti yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang budaya yang menjadi platform pemerintahan sekarang," tutur dia.
Ketiga, dinamika geopolitik global yang terus berkembang dinamis akan berimplikasi pada kehidupan bangsa Indonesia, hal ini tak terhindarkan sebagai konsekuensi Indonesia dalam pergaulan internasional yang menuntut harus cerdas dan cermat dalam melindungi kepentingan nasional.
"Fenomena transnasional crime seperti narkoba, ancaman proxy war dan bentuk kejahatan lintas batas lainnya harus jadi perhatian serius pemerintah," kata dia.
Keempat, seluruh kekayaan sumber daya alam harus dijadikan aset untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kemiskinan harus bisa dikurangi.
"Oleh karena itu kami mendukung langkah-langkah presiden untuk memperkuat kehadiran negara dalam pengelolaan sumber-sumber daya strategis dalam menjamin terwujudnya kemajuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat termasuk mengakhiri hegemoni kapitalisme asing seperti PT. Freeport," kata dia.
Kelima, mendukung pemerintah mengambil kebijakan tegas terhadap segala upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Demikian komunike bersama ini kami nyatakan bagi kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa, dan kepentingan nasional Indonesia," kata dia.
"Mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, kami alumni kelompok Cipayung sebagai bagian dari anak bangsa menyampaikan pokok-pokok pikiran," kata Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Ahmad Basarah kepada wartawan di komplek Istana.
Dia mengungkapkan beberapa hal yang disampaikan dalam pertemuan dengan Kepala Negara, pertama tentang tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebabnya, Alumni Kelompok Cipayung mendukung rencana pemerintah membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pemantapan Pancasila.
"Kami Alumni Cipayung mendukung penuh langkah tersebut sebagai komitmen kita dalam mewujudkan cita-cita bangsa," ujar dia.
Kedua, praktik demokrasi politik yang dilakukan saat ini membuka peluang terjadinya artikulasi politik ekstrim, seperti liberalisme, fundamentalis, komunisme, sektarianisme, radikalisme, terorisme, serta ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Penyimpangan praktik demokrasi, kata dia, menimbulkan politisasi SARA dan fenomena hoax di masyarakat.
"Karena itu diperlukan langkah-langkah evaluatif terhadap pelaksanaan sistem demokrasi kita saat ini agar sesuai dengan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Sesuai dengan prinsip Trisakti yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam bidang budaya yang menjadi platform pemerintahan sekarang," tutur dia.
Ketiga, dinamika geopolitik global yang terus berkembang dinamis akan berimplikasi pada kehidupan bangsa Indonesia, hal ini tak terhindarkan sebagai konsekuensi Indonesia dalam pergaulan internasional yang menuntut harus cerdas dan cermat dalam melindungi kepentingan nasional.
"Fenomena transnasional crime seperti narkoba, ancaman proxy war dan bentuk kejahatan lintas batas lainnya harus jadi perhatian serius pemerintah," kata dia.
Keempat, seluruh kekayaan sumber daya alam harus dijadikan aset untuk kesejahteraan rakyat. Maka dari itu kemiskinan harus bisa dikurangi.
"Oleh karena itu kami mendukung langkah-langkah presiden untuk memperkuat kehadiran negara dalam pengelolaan sumber-sumber daya strategis dalam menjamin terwujudnya kemajuan bangsa, dan kesejahteraan rakyat termasuk mengakhiri hegemoni kapitalisme asing seperti PT. Freeport," kata dia.
Kelima, mendukung pemerintah mengambil kebijakan tegas terhadap segala upaya memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Demikian komunike bersama ini kami nyatakan bagi kemakmuran rakyat, kemajuan bangsa, dan kepentingan nasional Indonesia," kata dia.
