Presiden Joko Widodo menegaskan jika PT. Freeport Indonesia tidak kooperatif dengan pemerintah terkait kelanjutan bisnis mereka, maka pemerintah Indonesia akan bersikap tegas.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi di Cibubur, Jakarta Timur, hari ini.
Jokowi mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah tersebut secara win-win solution.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win, kita ingin itu karena ini urusan bisnis," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan telah menyerahkan penanganan permasalahan kelanjutan usaha Freeport di Papua kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
"Oleh sebab itu, saya serahkan kepada menteri," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemerintah akan bersikap tegas jika Freeport sulit diajak berunding. Tetapi, untuk sekarang, Jokowi masih mempercayakan penanganan kepada kementerian.
"Intinya itu saja, kalau memang (susah) diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap, tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.
Persoalan tersebut bermula dari keberatan Freeport atas peraturan baru pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan kontrak karya. Pemerintah meminta Freeport mematuhi kewajiban sesuai izin usaha pertambangan khusus, di antaranya keharusan melepas 51 persen saham kepada pemerintah.
