Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno mengakui pihaknya masih memiliki sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan Pilkada DKI tahap pertama. Kekurangan tersebut akan menjadi bahan evaluasi di internal KPU DKI.
"Meskipun pelaksanaan Pilkada aman dan damai, kami tidak menutup mata ada sejumlah persoalan untuk kita melakukan evaluasi. Baik yang bersifat internal, maupun yang melibatkan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," kata Sumarno di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).
Kekurangan pertama, lanjut Sumarno, yaitu perihal sumber daya manusia para penyelenggaraan pemungutan suara. Menurut dia, masih ada pemahaman yang tidak tepat di antara petugas KPPS terkait aturan pencoblosan.
"Jika terbukti, maka kami memastikan seandainya ada Pilkada selanjutnya, mereka tidak akan ditugaskan kembali," ujar Sumarno.
Kekurangan kedua, menurut Sumarno lagi, yaitu perihal daftar pemilih tetap (DPT). Kata dia, meskipun petugas KPU DKI tidak henti-hentinya melakukan pemutakhiran data pemilih, namun ada saja warga Jakarta yang tidak bisa menggunakan hak pilih.
"Ketiga, terkait dengan logistik. Kami ingin pastikan bahwa surat suara akan tersedia secara memadai," tutur Sumarno.
Selain itu, Sumarno juga menyoroti perihal teknis waktu pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab nyatanya, ada panitia KPPS yang sudah menutup TPS tepat pukul 13.00 WIB, padahal masih ada warga yang mengantri demi menyalurkan hak pilihnya.
"Kita dapat masukan yang terkait ketersediaan TPS, tapi menjelang detik pemunggutan suara. Pemberitahuan yang mendadak," ujar Sumarno.
Kekurangan kelima yaitu terkait distribusi kertas C6. Diakui Sumarno, memang masih ada KPPS yang kekurangan surat C6.
"Masih banyak aspek evaluasi yang harus kita lakukan. Tapi kita cukup bangga, terlepas dari persoalan yang ada," kata Sumarno pula.
TERPOPULER
