Suara.com - Usai membeli sebidang tanah di daerah Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat, Nadra mengurungkan niat untuk membangun rumah yang telah lama diidam-idamkannya.
Berkaca dari tetangganya yang terlebih dahulu membangun rumah di kawasan itu, ia trauma melihat kelakuan pemuda setempat.
Setiap kali ada truk mengangkut bahan material bangunan yang masuk para pemuda meminta uang dengan dalih biaya pengamanan. Tidak tanggung-tanggung satu truk dimintai hingga Rp150 ribu kepada pemilik rumah.
Jika sehari ada tiga truk yang masuk pemilik bangunan harus bersiap mengeluarkan uang Rp450 ribu, jika tidak diberi bersiap dengan ancaman barang-barang yang ada di lokasi pembangunan akan hilang.
"Sampai sekarang belum jadi dibangun, saya jadi malas ada pajak segala dari preman," katanya.
Hal serupa juga dialami warga Padang, Kurniati saat akan membangun rumahnya di daerah Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah. Pemuda setempat meminta agar ikut memasok material berupa pasir, dan kerikel hingga tanah timbunan.
"Harganya memang sama dengan yang ada di pasar tapi yang namanya preman malah jumlah truk yang dimainkan masuk dua dibilang tiga," ujarnya.
Ia pun terpaksa mengamini permintaan para pemuda tersebut karena baru saja akan mulai rumah dikerjakan sudah didatangi pemuda yang mengaku baru keluar dari penjara.
Awalnya, ia sempat melapor ke Ketua RT, namun sia-sia dan akhirnya daripada ribut terpaksa mengalah dan rela mengeluarkan uang lebih banyak.
Baca Juga: Gerindra Imbau Relawan Waspada Pemilih Ilegal Dikawal Preman
Lain lagi kisah Riri, warga Padang yang membangun rumah di komplek Simpang Empat Kelurahan Air Pacah Kecamatan Koto Tangah.
Baru saja akan membangun langsung didatangi dua pemuda setempat meminta uang setiap kali ada mobil masuk mengangkut material mulai dari Rp50 ribu hingga Rp150 ribu.
Pemuda tersebut menyebutnya "uang asam" dengan dua pilihan setiap kendaraan pengangkut material dikenakan biaya atau membeli material lewat mereka.
Sekali Riri mencoba untuk memberi kesempatan membeli pasir lewat pemuda. Rupanya harganya jauh di atas harga pasar.
"Bayangkan saja kalau beli pasir satu truk hanya Rp800 ribu, lewat mereka malah Rp1,2 juta, itu pun kualitasnya jelek dan tak layak," katanya mengungkapkan kekesalan.
Ia pun mencoba mengomunikasikan hal ini ke kantor lurah setempat namun tetap saja warga yang sedang membangun di komplek tersebut dipungut "uang asam" tersebut.