Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah menerima aliran dana hasil korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.
Bantahan itu merupakan respons terhadap isi surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/3/2017).
"Saya tidak merasa menerima dan hari ini 'statement' saya, saya tidak pernah menerima," tegas Ganjar, saat dikonfirmasi Antara di sela-sela kunjungan kerja di Kabupaten Grobogan, Kamis siang.
Ganjar mempersilakan JPU KPK membuktikan surat dakwaan yang menyebutkan dirinya menerima aliran dana senilai USD 520 ribu hasil rasuah.
Menurut Ganjar, penyebutan namanya dalam suat dakwaan itu hanya berdasar keterangan pihak-pihak yang masih harus dibuktikan.
"Ada cerita (dalam dakwaan jaksa) menyerahkan uang ke saya tidak?, saya tunggu cerita itu," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Ganjar mengungkapkan, ada tiga spekulasi terkait dengan dugaan dirinya menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP.
"Spekulasi pertama, Ganjar menerima sejumlah itu. Spekulasi kedua, Ganjar dapat jatah tapi tidak mau menerima. Spekulasi ketiga, Ganjar mungkin sudah dijatah terus dipegang orang lain, tidak sampai ke Ganjar," katanya.
Baca Juga: Lawan Para Pembesar, KPK Akan Hadirkan 113 Saksi Kasus e-KTP
Ganjar mengaku siap memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus korupsi pengadaan e-KTP.
"Kalau memang saya harus menjelaskan ya kita jelaskan, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujarnya.
