Namanya Disebut, Anas Minta Sidang Kasus e-KTP Disiarkan "Live"

Minggu, 12 Maret 2017 | 18:50 WIB

Terpidana kasus Hambalang yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum keluar dari tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/6). [suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta agar persidangan kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) disiarkan secara langsung oleh media televisi. Dengan begitu, kata Anas, publik bisa secara utuh mengetahui proses persidangan.

Seperti diketahui, proses persidangan dugaan korupsi e-KTP dilarang disiarkan langsung oleh media. Ini berdasarkan keputusan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A khusus nomor W10. U1/KP.01.1.7505XI. 2016. 01 tentang pelarangan liputan secara langsung atau live oleh media televisi di PN Jakarta Pusat.

Sementara, nama Anas disebut-sebut ikut menikmati bancakan korupsi e-KTP yang melibatkan sejumlah orang yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Anas diduga menerima 5,5 juta dolar AS (sekitar Rp73 miliar); berdasarkan kurs rupiah saat ini, 1 dolar = Rp13.326.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan Irene Putri dalam sidang perdana kasus itu, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (9/3/2017). Surat dakwaan itu sendiri, ditujukan untuk dua mantan pejabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman dan Sugiharto.

Atas hal itu, dalam tulisannya yang berjumlah sembilan poin ke akun Twitter-nya yang diposting oleh admin, Anas meminta persidangan ini ditayangkan langsung agar publik turut mengawasi persidangan.

"Sebaiknya persidangan kasus ektp diperbolehkan untuk diliput atau siaran langsung. Agar publik bisa mengikuti secara langsung dan utuh seluruh proses persidangan. Agar publik bisa mengikuti secara langsung dan utuh seluruh proses persidangan. Penting bagi publik untuk ikut mengawasi seluruh jalannya proses persidangan. *abah," cuit Anas.

Selain itu, Anas juga berharap persidangan ini bisa mengungkapkan kebenaran dan keadilan. Dan diharapkan terhindar dari persidangan yang sesat.

"Agar persidangan yg penting ini dapat menemukan kebenaran yg sejati dan menegakkan keadilan. Agar persidangan bisa menyeleksi secara jujur dan adil, mana yg fakta dan mana yg bukan fakta."

"Agar persidangan bisa membedakan mana yg 'kesaksian putih', mana yg 'kesaksian hitam'. Kita mendukung proses hukum yg jujur dan obyektif, demi kebenaran dan keadilan, serta terhindar dari sesat. *abah," tulis Anas.