Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengadaan e-KTP tetap berjalan meski tidak saat ini tengah berperkara hukum terkait dugaan korupsi. Pengadaan e-KTP sekarang menggunakan anggaran baru.
Sebelumnya pengadaan e-KTP tersangkut dugaan korupsi karena ada temuan mark-up, dari harga Rp4.700 menjadi Rp16.000. Namun tahun ini biaya pengadaan per e-KTP masih di bawah Rp10 ribu, karena menyesuaikan kurs dolar Amerika Serikat, lantaran pengadaannya masih impor.
"Tendernya masih di bawah Rp10 ribu, karena kan lima tahun kurs Dollar AS, ongkos produksi, memang nyetaknya masih di luar negeri, itu yang mugkin problem," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/3/2017).
Namun ia mengakui, selama setahun ini sebanyak 68 pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sering dipanggil KPK untuk diperiksa kasus dugaan korupsi e-KTP. Hal ini menghambat kerja-kerja rekam data e-KTP warga.
"Tapi secara fisik tim kami yang 68 pejabat dipanggil-panggil KPK bisa menghambat, jadi terlambat, kami mohon maaf kepada masyarakat," ujar dia.
Dia menegaskan, kualitas pengadaan e-KTP yang baru harus lebih bagus dari sebelumnya. Jangan sampai chip dalam kartu e-KTP yang baru nanti tidak bisa konek dan menyambung dengan berbagai sektor seperti perbankan.
"Makanya tendernya kan harus jelas, yang penting itu lebih baguslah. Sehingga jangan sampai ada chipnya yang nggak diakses semua pihak, nggak bisa connect, itu kan di semua perbankan sudah muncul," tutur dia.
Dia menambahkan jika ada e-KTP yang rusah nanti akan diganti, begitu juga dengan yang pembaruan data akan diganti kartunya. Setiap tahun pengadaan sampai tiga juta.
"Yang rusak minta ganti, yang pindah alamat minta ganti, yang remaja ke dewasa minta ganti, yang dulu bujangan menikah minta ganti. Yang macet ini kan KTP ganda. Kenapa ini bisa lolos? Karena seperti Siti Aisyah kena kasus di Kuala Lumpur itu datanya ganda," kata dia.
Baca Juga: Dituduh Terlibat Kasus e-KTP, Ketua KPK Tantang Fahri Hamzah
