Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah telah menolak membayar pelunasan penuh pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang diurus oleh konsorsium. Padahal Pemerintah sebelumnya telah menggelontorkan dana untuk proyek pengadaan e-KTP tersebut yang belakangan diketahui harganya di mark-up sangat besar.
"Konsorsium ya pakai uang Pemerintah, Pemerintah sudah menolak melunasi penuh biaya Rp6 triliun. Soal kalau masih ada perusahaan yang menagih ke Pemerintah, itu salah alamat, karena kami sudah membayar penuh, silakan menagih ke konsorsium," kata Tjahjo saat ditemui di hotel Bidakara, Jalan Gatot Nurmantyo, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (15/3/2017).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran IFEX 2017 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3) lalu menyesalkan proyek yang menghabiskan anggaran Rp6 triliun tersebut hanya merubah jenis KTP 'kertas' menjadi 'plastik'. Tjahjo pun memahami kekecewaan Jokowi tersebut.
"Iya, kalau anggaran Rp6 triliun digunakan penuh, saya kira hasilnya data tunggal penduduk Indonesia sudah rapi, sudah bagus, sistemnya bagus, e-KTPnya bagus. Tapi kalau harga e-KTP nya Rp4.700 di mark-up menjadi Rp16.000 hasilnya sejelek itu, ya wajar kalau Pak Presiden marah, kecewa," ujar dia.
Selanjutnya, ia menargetkan bulan ini lelang tender proyek pengadaan e-KTP bisa selesai dan langsung tandatangan kontrak. Sehingga April mendatang sudah bisa cetak dan dikirimkan secara bertahap ke daerah-daerah.
"Untuk lelang kami juga sudah konsultasikan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sudah kami konsultasi dengan KPK juga. Mudah-mudahan Maret ini selesai tender, kami teken kontrak, April cetak, bertahap dikirim ke daerah," tutur dia.
Sementara itu untuk proyek e-KTP ini sudah disediakan anggaran baru. Namun dia tidak menjelaskan berapa total anggarannya.
"Anggaran baru sudah ada siap," kata Tjahjo.
Baca Juga: Korupsi Terbongkar, Bagaimana Nasib Pembuatan E-KTP?
