Suara.com - Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kabinetnya untuk fokus menyelesaikan beragam konflik agraria. Menurutnya, program reformasi agraria via sertifikasi lahan yang tengah dijalankan menjadi solusi untuk mengakhiri konflik tersebut.
Komitmen Jokowi itu diutarakannya dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
"Sejumlah program reformasi agraria seperti redistribusi aset harus betul-betul bisa diselesaikan. Itu agar penyebab konflik agraria, yakni kemiskinan, ketimpangan sosial dan ekonomi, bisa dieliminasi,” tutur Jokowi.
Jokowi,dalam rapat itu, memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat menyelesaikan program penataan dan sertifikasi lahan.
"Saya juga minta reforma agraria juga mencakup penataan sekitar 4,85 juta hektare hutan negara yang berada di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap dia.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terkait masalah perhutanan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi meminta jajaran terkait terus mengupayakan pengakuan atas hak kelola lahan bagi masyarakat adat yang lebih banyak lagi.
"Saya ingatkan kembali, setidaknya terdapat 12,7 juta hektare yang menjadi target program perhutanan sosial, termasuk di dalamnya hutan desa dan hutan adat," ujar dia.
Baca Juga: Muncul Nama Fahri dan Fadli, KPK: Kami Belum Terlalu Jauh
Menutup arahannya, Jokowi juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dalam menjalankan reforma agraria dan redistribusi aset sehingga masyarakat dapat betul-betul merasakan manfaatnya.
"Saya tekankan agar proses penataan dan redistribusi aset ini betul-betul dikawal detail agar tepat sasaran serta mampu menyentuh 40 persen rakyat yang berada di lapisan ekonomi terbawah," tandas dia.
