Suara.com - Mobil kepresidenan yang dipakai Presiden Joko Widodo mogok di tengah jalan ketika kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada Sabtu (18/3/2017).
Belakangan ketahuan ternyata mobil Mercedes Benz S-600 Pullman Guard tersebut merupakan mobil lama. Mobil tersebut dibeli diera Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah pengadaan fasilitas kendaraan untuk Presiden harus dievaluasi. Dia meminta pemerintah jangan membiarkan Presiden tetap memakai mobil yang bisa menghambat mobilitas.
"Saya konsennya pada keamanan Presiden. Sebab presiden itu dalam undang-undang keprotokoleran, itu harus ada sistem yang baik. Di antaranya cara kita atur keamanan presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok berarti kendaraan itu nggak aman. Maka harus dievaluasi," kata Fahri di DPR, Rabu (22/3/2017).
Fahri tidak ingin keamanan Presiden menjadi taruhan.
"Iya kalau mogoknya di tempat aman, kalau mogoknya ditempat nggak aman? Ini Soal keamanan Presiden, jadi harus dievaluasi. Semua alat yang digunakan Presiden, helikopter, pesawat, mobil, semua harus dievaluasi," tuturnya.
Fahri mengatakan semua kendaraan mempunyai batas waktu pamakaian, apalagi mobil untuk mendukung kegiatan Kepala Negara.
"Pemerintah jangan bilang ini karena sudah lama. Soal mogok itu kan ilmiah, karena itu ilmu mesin. Mesin kapan ausnya, onderdil kapan gantinya. Itu ada ilmunya. Jadi ini harus dievaluasi," kata Fahri.
Menurut Fahri pengadaan mobil untuk urusan negara sebenarnya bukan masalah bagi pemerintah. Apalagi, nilai APBN mencapai ribuan triliun.
"Masa yang gini-gini jadi isu sih. Ini negara Republik Indoneisa, APBN 2000-an triliun. (Mobil) ini kan urusan semiliar-dua miliar nggak usah jadi isulah. Beresinlah. Istana harus ada manajemen yang baik. Nggak usah begini-begini jadi isu. Kita harusnya bicara kapan kita ke bulan, kapan kita kirim satelit yang ngawasin Nusantara, nah ini urusan mobil mogok," kata dia.
Jokowi menolak
Presiden Jokowi menolak untuk mengganti mobil dinas Kepresidenan menjadi lebih baru, meski mobil yang digunakan selama ini sering mogok saat dipakai untuk kunjungan kerja ke daerah.
"Kalau tanya Pak Presiden, selalu bilang enggak usah. Ngapain? Enggak apa-apa. Tapi, kalau urusan kayak begini enggak tahulah nanti," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
Presiden Jokowi selalu menolak jika ditanya tentang pengadaan mobil dinas baru. Padahal, menurut Pratikno, mobil Presiden sudah waktunya ganti yang baru.
"Kalau saya melihat ada urgensi luar biasa untuk pembaruan ini. Tapi, sampai sekarang Presiden enggak mau. Kalo saya minta konsultasi, enggak usah," katanya.
Pratikno menyatakan pengadaan mobil dinas bagi Presiden sebenarnya tidak harus melalui persetujuan Presiden karena melalui mekanisme pengadaan biasa sehingga melalui keputusan menteri saja dianggapnya cukup.
