Suara.com - Utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov mengatakan Israel mengabaikan tuntutan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pembangunan permukiman. Hal itu disampaikan Mladenov kepada 15 anggota Dewan Keamanan pada Jumat (24/3/2017).
Sementara itu, lanjut Mladenov, beberapa kelompok warga Palestina juga terus menghasut kekerasan terhadap Yahudi.
Pemaparan Mladenov itu merupakan laporan pertamanya menyangkut penerapan resolusi Dewan Keamanan yang disahkan pada 23 Desember lalu dengan 14 suara mendukung dan AS menyatakan abstain. Presiden terpilih saat itu, Donald Trump, dan Israel meminta Washington untuk menggunakan hak vetonya terhadap resolusi tersebut.
"Resolusi meminta Israel agar mengambil langkah-langkah untuk menghentikan semua kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya, termasuk Jerusalem timur. Tak ada langkah seperti itu yang diambil selama masa pelaporan," papar Mladenov kepada Dewan seperti diwartakan Antara.
Israel telah selama berpuluh-puluh tahun menjalankan kebijakan membangun permukiman Yahudi di wilayah yang direbut Israel pada perang tahun 1967 dengan negara-negara Arab tetangganya.
Sebagian besar negara menganggap kegiatan pemukiman Israel itu sebagai tindakan ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Israel tidak setuju terhadap anggapan tersebut.
Palestina ingin membentuk negara independen di Tepi Barat, Gaza dan Jerusalem Timur.
"Banyak kegiatan (pembangunan permukiman) yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir ini akan lebih jauh memutus sambungan wilayah bagi masa depan (pembentukan )negara Palestina serta mempercepat pemecahan wilayah Tepi Barat," kata Mladenov soal pemukiman.
Dia menambahkan, bahwa kegiatan-kegiatan pemukiman itu merupakan "salah satu hambatan utama bagi perdamaian." Mladenov juga mengatakan peningkatan tembakan-tembakan roket dari Gaza ke arah Israel merupakan "perkembangan yang mengkhawatirkan".
Mladenov menyayangkan bahwa para pejabat Otoritas Palestina tidak mengutuk serangan-serangan terhadap Israel.
Resolusi 23 Desember, yang diusung oleh Selandia Baru, Malaysia, Venezuela dan Senegal satu hari setelah Mesir mundur karena tekanan dari Israel dan Trump, itu merupakan resolusi pertama yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB menyangkut Israel dan Palestina dalam delapan tahun belakangan ini.
TERPOPULER
