Suara.com - Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menyebut adanya spanduk-spanduk bernada provokatif di Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
"Di DKI Jakarta ini belakangan ini muncul spanduk yang memang mengarah kepada negatif campaign, dan spanduk-spanduk provokatif lebih banyak sekarang," ujar Mimah dalam diskusi bertajuk 'Adu Program vs Kampanye Hitam' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2017).
Kata Mimah sebanyak 632 spanduk bernada provokatif telah diturunkan oleh Satuan Pamong Polisi.
"Pertanggal hari ini kita sudah turunkan bersama Satpol PP spanduk bernada provokatif 632, sedangkan alat peraga kampanye ada sekitar 630 titik," ucapnya.
Tak hanya itu, Mimah menuturkan terjadi kesalahpahaman antara Bawaslu DKI dan tim kampanye pasangan calon dalam hal pemasangan alat peraga. Ia mencontohkan kesalahpahaman terjadi terkait pemasangan spanduk kampanye di ruang privat (rumah pribadi yang dijadikan posko).
"Soal ruang privat kan nggak boleh dipasang alat peraga, Bawaslu kok mengekang, beda dengan putaran pertama, kalau mislanya dibolehkan, kalau di ruang privat posko terdaftar dan relawannya sudah didaftarkan ya silakan. Ada berapa relawan yang terdaftar dan tidak terdaftar," kata Mimah.
Mimah mengakui banyak perbedaan pemahaman antara Bawaslu dan tim kampanye. Namun apa yang dilakukan Bawaslu, kata Mimah mengikuti peraturan KPU DKI.
"Kalau semua dipasangi spanduk penuh juga, kita kembalikan kepada KPU DKI karena mereka yang melakukan itu," tegasnya
Oleh karena itu dia meminta semua pihak pasangan calon tidak ada lagi melakukan kampanye negatif dan kampanye hitam di putaran kedua.
Baca Juga: 1.230 Spanduk Provokatif Pilgub DKI Telah Dicopot
"Sebaiknya negative campaign dan black campaign tidak dilakukan. Walaupun negative campaign berdasarkan fakta, dia tujuannya menaikan citra. Sedangkan black campaign itu cenderung fitnah," tegasnya.
