Suara.com - Isu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kembali ramai diperbincangkan. Hal ini mencuat setelah Presiden Joko Widodo meminta Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis ihwal wacana pemindahan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya sebetulnya sudah lama ada. Namun dia tak secara gamblang apakah setuju atau tidak.
"Saya dari dulu sudah tahu (isu pemindahan), itu sudah lama," kata Ahok usai menghadiri acara GP Ansor, di jalan Kramat Raya, nomor 65 A, Senen, Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).
Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan hal mudah. Pemerintah pusat, kata Ahok, juga harus melakukan komunikasi dengan banyak pihak, serta mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu.
"Itu panjang pembahasan di DPR. Saya nggak tahu mau (dipindah atau tidak). Itu urusan DPR dan pemerintah," ujarnya.
Senada dengan Ahok, Wakil Gubernur non aktif Djarot Saiful Hidayat, menilai pemindahan Ibu Kota memang hal yang sulit untuk dilakukan.
"Bayangin, bukan hanya pindahin ibu kota negara, pindahin kedutaan besar, pindahin kantor-kantor kementerian," kata Djarot.
Meski begitu, Djarot mengatakan penunjukan wilayah Kalimantan Tengah cukup tepat apabila dijadikan ibu kota negara. Salah satu alasannya adalah Kalimantan relatif aman dari ancaman gempa.
"Memang sih kalau kita mau melihat, wilayah paling aman di Indonesia itu Kalimantan Tengah. Makanya Bung Karno betul-betul sangat visioner, waktu itu ingin meletakkan di sana, tapi realisasinya susah," ucap Djarot.
Baca Juga: Sidang e-KTP Senin, Jaksa KPK Bakal Hadirkan 7 Saksi
Ketimbang memindahkan ibu kota, Djarot mengatakan lebih baik memperbaiki infrastruktur yang ada di Jakarta.
"Lebih baik di sini (Jakarta) kita benahi betul infrastrukturnya. Ya, meragukan (kalau ibu kota dipindah)," ujarnya.
