Suara.com - Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah. Termasuk akibat serangan gas kimia beracun di wilayah Khan Shaykhun yang melanggar hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dikutip dari Antara, Minggu (9/4/2017), menegaskan Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di negara itu.
"Indonesia mendesak PBB untuk menyelesaikan konflik Suriah," katanya.
Arrmanatha menambahkan, Indonesia juga mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis di Suriah.
Indonesia, kata Arrmanatha, secara prinsip tidak pernah mendukung tindakan unilateral dalam bentuk apapun termasuk serangan Amerika Serikat yang tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.
"Justru kita mendorong solusi damai yang sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PBB," ujar Arrmanatha.
Menurut dia, Indonesia tidak berada dalam kubu manapun yang bersengketa melainkan berada pada kubu yang mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan solusi yang baik.
Sebelumnya pada 7 April 2017, Sekjen PBB Antonio Guterres secara resmi mengutuk serangan gas kimia di Khan Shaykhun, Suriah, dan kematian serta banyaknya warga sipil tak berdosa yang cedera akibat serangan itu.
Guterres telah lama menyatakan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, sejalan dengan norma-norma internasional yang ada dan resolusi Dewan Keamanan.
Baca Juga: Kejurnas King of Kings Jadi Ajang Adu Ketangkasan Pereli Muda
Guterres juga mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang bisa memperdalam penderitaan rakyat Suriah.
Peristiwa ini menggarisbawahi keyakinan PBB bahwa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan konflik daripada melalui solusi politik.
G juga menyatakan akan memanggil pihak yang berkonflik untuk segera memperbaharui komitmen mereka dan membuat kemajuan dalam pembicaraan Jenewa.
"Sebuah solusi politik juga tetap penting bagi kemajuan dalam memerangi terorisme," kata Guterres.
Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional.
"Saya menyerukan Dewan untuk bersatu dan melaksanakan tanggung jawab itu," ujar Guterres.
