Polda Enggan Jamin Tunda Pemeriksaan Anies-Sandi Usai Pilkada

Rizki Nurmansyah, Agung Sandy Lesmana

Senin, 10 April 2017 | 21:25 WIB
Polda Enggan Jamin Tunda Pemeriksaan Anies-Sandi Usai Pilkada
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyambangi KPK, di Jakarta, Selasa (21/3/2017). [Suara.com/Oke Atmaja]

Suara.com - Polda Metro Jaya enggan menjamin penundaan pemeriksaan perkara yang menjerat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Pihak Polda menyatakan, keputusan penundaan tergantung dari situasi, dan sepenuhnya berasal dari penilaian para penyidik.

"Nanti situasional saja kami lihat, nanti penilaian dari penyidik," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, di Polda Metro Jaya, Senin (10/4/2017).

Argo menambahkan, pihak Polda menjamin jika penanganan perkara yang dituduhkan kepada Anies dan Sandi akan dilakukan secara adil.

"Semuanya harus adil," tegas Argo.

Anies sebelumnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dibuat tim Advokasi pasangan nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.

Sedangkan Sandi dipolisikan atas kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan kuitansi hasil penjualan tanah di Jalan Curug Raya, Tangerang Selatan, Banten tahun 2012.

Kasus yang menyeret Sandiaga merupakan laporan Fransiska Kumalawati Susilo yang mewakili kliennya, Edward Soeryadjaja dan Djoni Hidayat.

Dalam kasus pemalsuan kuitansi, penyidik Polda telah memeriksa Fransiska sebagai pelapor, Jumat (7/4/2017) pekan lalu.

Pemeriksaan Fransiska, kata Argo guna melengkapi bukti-bukti atas tuduhan kasus pemalsuan kuitansi

"Keterangan dari pelapor, kalau dirugikan akan ditanyakan. Tunggu saja penyelidikan seperti apa," ujar Argo.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan surat penundaan terhadap pemeriksaan Anies dan Sandi hingga tahap pencoblosan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, 19 April 2017, selesai dilakukan.

Penundaan pemeriksaan Anies dan Sandiaga berdasarkan surat tertanggal 4 April 2017 yang ditandatangani Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Mochamad Iriawan. Adanya penundaan pemeriksaan Anies dan Sandi karena alasan untuk menjaga situasi keamanan Jakarta tetap kondusif jelang pencoblosan putaran kedua.

Surat ini juga ditembuskan kepada Kapolri dan Irwasum Polri. Adapun isi penyampaian penundaan pemeriksaan Anies dan Sandi sebagai berikut:

"Berkaitan dengan hal tersebut diinformasikan bahwa proses hukum terhadap terlapor Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, baik pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik Polri, ditunda pelaksanaannya setelah tahap tahap pemungutan suara Pemilukada DKI Putaran II."

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Jelang Pencoblosan, Relawan Badja Sosialisasi ke Pendukung Agus

Jelang Pencoblosan, Relawan Badja Sosialisasi ke Pendukung Agus

News | Senin, 10 April 2017 | 20:57 WIB

Djarot Ogah Meladeni Tudingan Sandiaga Uno soal Politik Uang

Djarot Ogah Meladeni Tudingan Sandiaga Uno soal Politik Uang

News | Senin, 10 April 2017 | 18:16 WIB

Polisi Tampar Buruh Perempuan, FPR Geruduk Mapolda Metro Jaya

Polisi Tampar Buruh Perempuan, FPR Geruduk Mapolda Metro Jaya

News | Senin, 10 April 2017 | 16:59 WIB

Menanti Keputusan Kejari Depok soal Kasus Buni Yani

Menanti Keputusan Kejari Depok soal Kasus Buni Yani

News | Senin, 10 April 2017 | 16:33 WIB

Pakar: Pilkada DKI Jakarta Paling Buruk karena Isu SARA

Pakar: Pilkada DKI Jakarta Paling Buruk karena Isu SARA

News | Senin, 10 April 2017 | 16:01 WIB

Polda Metro Janji Terbuka Usut Polisi Penganiaya Buruh Perempuan

Polda Metro Janji Terbuka Usut Polisi Penganiaya Buruh Perempuan

News | Senin, 10 April 2017 | 15:13 WIB

Tembak Penyandera Ibu dan Balita, Aiptu Sunaryanto Sesuai Protap

Tembak Penyandera Ibu dan Balita, Aiptu Sunaryanto Sesuai Protap

News | Senin, 10 April 2017 | 15:07 WIB

Terkini

MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan

MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 22:10 WIB

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:15 WIB

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:04 WIB

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:03 WIB

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 21:02 WIB

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:52 WIB

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:35 WIB

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:19 WIB

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:04 WIB

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW

News | Rabu, 17 Juni 2026 | 20:02 WIB