Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menangkap sinyal akan dilakukan reshuffle atau rombak kabinet yang sempat diutarakan Presiden Joko Widodo.
Menurut Yasonna, ada menteri yang memang sudah harus dievaluasi kerjanya. Evaluasi ini perlu dilakukan agar menteri-menteri kabinet Presiden Jokowi bisa memenuhi target kerjanya dan tidak berada di zona nyaman.
"Evaluasi itu harus jalan. Kalau tidak jalan ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya," kata Yasonna di DPR, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Politikus PDI Perjuangan ini bila evaluasi yang dilakukan Presiden memutuskan untuk mencopot jabatannya saat ini. Sebab, reshuffle adalah murni otoritas Presiden.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden. Konstitusional itu. Semua menteri harus siap (direshuffle)," kata Yasonna.
Isu reshuffle kabinet menguat setelah di acara Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, Sabtu (22/4/2017), yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jokowi menyinggungnya.
"Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya, saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi.
