Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, keterlibatan fraksinya untuk mengirimkan perwakilan menjadi anggota panitia khusus (pansus) Hak Angket KPK bukan untuk tujuan politik pelemahan kerja-kerja lembaga antirasuah tersebut. Namun, untuk mengevaluasi kinerja KPK sebagai lembaga negara dalam penanganan korupsi.
"Semua partai yang taat pada mekanisme (harus kirim perwakilan untuk rapat pansus). Kami kirimkan anggota-anggota Pansus itu sebagai evaluasi. Evaluasi kan sudah biasa, parpol juga sudah biasa dievaluasi oleh rakyat. Lembaga (KPK) juga nggak apa-apa untuk dievaluasi," kata Hasto saat ditemui di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Minggu (11/6/2017).
Menurut dia, pimpinan KPK harus datang bila dipanggil Pansus DPR untuk dimintai keterangannya dalam rapat Hak Angket KPK. Pasalnya, kata dia, semua warga negara termasuk pimpinan lembaga negara harus patus pada undang-undang.
"Karena kita patuh pada konstitusi dan undang-undang. Siapapun bila panitia hak angket memerlukan keterangannya, ya harus (datang) jalankan tugas dan tanggung jawabnya," imbuh dia.
Dia mengaku, tak ada arahan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada anggota fraksinya untuk sikap dalam hak angket KPK. Menurut dia, hak angket KPK adalah sebuah forum evaluasi dari dewan dalam kinerja pemberantasan korupsi lembaga tersebut.
"Tidak secara khusus (arahan Megawati), karena fraksi jalankan sikap politik partai di kongres. Evaluasi hal yang wajar, setiap lembaga perlu check and balances. Partai politik pun terbuka dievaluasi, dikritik rakyat dan pengamat politik. Itu akan mendewasakan," tutur dia.
Lebih lanjut, Hasto membantah Hak Angket KPK tersebut bermuatan politik untuk pelemahan lembaga antikorupsi itu dalam pemberantasan korupsi.
"Seolah-olah ada ketakutan apa yang terjadi kemudian. Kita santai-santai saja, hak angket biasa dijalankan, seperti hak angket Pelindo, dan lainnya. Kalau nggak ada persoalan ngapain takut," tandasnya.
TERPOPULER
