Suara.com - Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf yang juga Presiden International Humanitarian Law mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia maupun Inter-Parliamentary Union agar PBB mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke perbatasan Palestina.
"Pengiriman tentara perdamaian ke perbatasan Palestina untuk menjaga Masjid Al Aqsa maupun rakyat Palestina dari tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Israel," kata Nurhayati Ali Assegaf di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Menurut Nurhayati, Indonesia sebagai negara demokrasi yang memiliki sikap politik luar negeri bebas aktif agar berperan nyata dalam kasus penyerangan Israel di Masjid Al Aqsa.
Masjid Al Aqsa di Palestina, kata dia, bukan hanya milik rakyat Palestina tapi menjadi milik umat Islam di dunia.
"Tindakan yang dilakukan Israel menutup Masjid Al Aqsa, melarang rakyat beribadah di masjid tersebut dan bahkan melakukan penembakan terhadap imam besar Majid Al Aqsa, merupakan kejahatan kemanusiaan yang melanggar HAM berat," katanya.
Menurut dia, tindakan Israel ini telah melanggar beberapa resolusi PBB, sehingga PBB sepatutnya bertindak menekan Israel.
Terhadap tindakan Israel tersebut, menurut Nurhayati, dirinya telah mengirimkan surat ke Sekretaris Jenderal Inter-Parliamentary Union (Sekjen IPU) agar IPU mendesak PBB untuk menekan Israel.
Di sisi lain, Nurhayati juga mengusulkan agar Presiden Joko Widodo meminta izin kepada PBB untuk mengirimkan tentara penjaga perdamaian untuk menjaga perbatasan Palestina.
"Dengan adanya penjagaan tentara perdamaian dunia, maka Israel diharapkan tidak lagi melakukan pelanggaran dan tidak lagi mengingkari perjanjian damai yang sudah disepakati bersama dalam resolusi PBB," katanya.
Menurut Nurhayati, pelanggaran HAM berat yang dilakukan Isarel di Masjid Al Aqsa, menjadi tanggung jawab bersama masyarakat internasional, bukan hanya tanggung jawab umat Islam. Masjid Al Aqsa itu merupakan warisan dunia yang harus dilindungi bersama," katanya. [Antara]
TERPOPULER
