Suara.com - Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak setuju dengan wacana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Wacana ini digulirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Mindahin Ibu Kota tidak gampang. Bukan hal yang sederhana. Kalau saya sebaiknya ya, kita kembangkan Jakarta supaya layak jadi Ibu Kota negara," ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (31/7/2017).
Djarot mengakui kondisi jalan di Jakarta semakin padat oleh kendaraan. Namun segala upaya akan dilakukan pemerintah DKI untuk mengatasi kemacetan, salah satunya dengan menyediakan transportasi umum yang baik.
"Memang masih macet, tapi coba kita lihat kalau program pembenahan transportasi publik tetap berlanjut, secara mendasar di lakukan di Jakarta," kata Djarot.
Setelah transportasi publik berjalan dengan baik di Ibu Kota, Djarot yakin kemacetan yang saat ini menghiasi sejumlah ruas jalan Jakarta akan hilang.
"Yang kedua untuk di Jakarta perlu ada jalan berbayar, ERP (electronic road pricing) untuk urai kemacetan," kata Djarot.
Selain itu, harus ada integrasi transportasi publik di Jakarta. Mulai dari kereta api commuter line, Transjakarta, LRT, dan MRT. Integrasi transportasi tersebit juga diharapkan hingga ke daerah penyangga Ibu Kota.
"Perlu dibangun sistem integrasi betul, bukan hanya di Jakarta, tapi juga kawasan sekitarnya. Konsepnya Jakarta kan sudah bukan lagi kota metropolitan, tapi megapolitan," kata dia.
"Artinya bangun Jakarta juga harus sekaligus menata kawasan sekitarnya. Jabodetabek. Ini harus ya. Saya pikir kalau kita konsisten seperti ini, maka menurut saya, ngapain Ibu Kota negara dipindah?," lanjut Djarot.
Di hadapan Presiden Joko Widodo, Djarot dalam kata sambutannya telah menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Hal itu disampaikan Djarot pada acara Lebaran Betawi ke-10 di Setu Babakan pada hari Minggu (30/7).
TERPOPULER
