Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah lembaga antirasuah itu menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
Fahri mempertanyakan target KPK yang sampai-sampai menggelar OTT di Pamekasan, Rabu (2/8) pekan lalu. Padahal, kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur dana desa yang terjadi di daerah itu hanya mencapai Rp100 juta.
Ia mengatakan, KPK memang bertugas memberantas korupsi. Namun, lembaga tersebut didirikan khusus untuk memberantas patgulipat yang merugikan keuangan negara secara besar-besaran.
"Kalau diistilahkan, mereka masuk hutan diberi meriam untuk menembak gajah. Tapi, setiap hari, yang dibawa pulang burung perkutut, ya ada penangkapan juga, tapi kan mahal ongkosnya bos,” tutur Fahri di kediaman Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Jalan Kavling DPRD, Cibubur, Jakarta, Minggu (6/8/2017).
Ia mengatakan, potensi kerugian negara dalam proyek di Pamekasan itu tak sebanding dengan biaya OTT yang dilakukan KPK.
Sebab, kata dia, KPK pasti terlebih dulu melakukan pemantauan dan penyadapan sebelum OTT. Ia meminta setiap pihak berhitung soal biaya perjalanan petugas KPK dari Jakarta ke Pamekasan.
”Tekor negara. Mereka bilang kerugian negara Rp100 juta, penyidik sudah bolak-balik, tekor begini. Lembaganya saya bubarin, negara kan tidak boleh tekor terus,” tukasnya.
Fahri juga menyangsikan, OTT di Pamekasan tersebut juga menjadi salah satu itikad KPK untuk mengawasi pengelolaan dana desa di 37.000 desa Indonesia.
Baca Juga: Klasemen Sementara Pebalap dan Pabrikan Usai MotoGP Ceko
”Apa KPK mau menyawasi penyaluran dana di 37.000 desa? Seharusnya KPK kan membangun sistem kerjasama dengan polisi dan kejaksaan, semacam supervisi,” tandasnya.
