Suara.com - Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Sri Anifah Bin Haji Aman beserta delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/8/2017). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas berbagai hal, di antaranya mengenai masalah perlindungan WNI.
"Presiden mengatakan bahwa masalah perlindungan WNI ini merupakan prioritas bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, jika ada masalah, kita bicara, kita selesaikan bersama," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang memberikan keterangan seusai pertemuan.
Pemerintah Indonesia dalam hal ini mengapresiasi program pemerintah Malaysia, yang memberikan kesempatan kepada "undocumented workers" untuk dapat bekerja kembali lewat cara-cara yang serupa dengan pemutihan.
Namun, harga yang harus dibayarkan untuk mengikuti program tersebut masih dirasa terlalu tinggi.
"Kalau harganya terlalu tinggi, maka buruh migran kita akan cenderung untuk tidak menggunakan itu. Menteri Luar Negeri Malaysia berjanji akan menyampaikan kepada Deputi PM yang menangani masalah ini agar melihat harga ini bisa diturunkan," terangnya.
Pemerintah Indonesia juga mengupayakan agar para pekerja Indonesia yang berada di Malaysia mendapatkan hak pendidikan sebagaimana mestinya. Mengenai hal itu, Indonesia telah melakukan terobosan dengan mendirikan Center for Community Learning Center (CLC) yang memungkinkan para pekerja mendapatkan pendidikan di sekitar lokasi bekerja.
"Sejauh ini sudah banyak sekali CLC yang didirikan. Jumlahnya sudah ada 255 CLC, 151 di Kota Kinabalu, 83 di Tawau, dan 21 di Kuching. Jadi kita minta agar kebijakan untuk mendirikan CLC ini dapat terus dilakukan agar hak pendidikan untuk para anak buruh migran kita bisa terpenuhi," jelasnya.
TERPOPULER
