Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maaf kepada publik setelah salah satu direktur jenderal kementeriannya terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/8/2017) malam.
"Saya merasa prihatin dan untuk itu saya mengucapkan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat," kata Budi di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2017).
Petinggi Kemenhub yang terjaring OTT KPK diduga adalah Direktur Jenderal Hubungan Laut Antonius Tonny Boediono. Selain Dirjen Hubla, Antonius juga menjabat sebagai pelaksana tugas per-kereta api-an.
Pagi tadi, ruang kerja Antonius yang terletak di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub disegel oleh petugas dari KPK.
Budi menyesalkan kejadian tersebut. Namun, ia menegaskan, Kemenhub akan tetap komitmen pada kegiatan pemberantasan korupsi.
"Itu seperti yang sudah kami lakukan pada satu tahun yang lalu di sini. Oleh karena saya sampaikan maaf," pintanya.
Lebih lanjut, Budi mengakui sangat mengapresiasi kebijakan KPK dalam memberantas korupsi, meski yang terjaring OTT adalah bawahannya sendiri.
"Namun, karena sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari KPK, saya belum bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kejadian itu," terangnya.
Budi juga berharap kejadian tersebut dapat menjadi momentum agar para pegawai Kemenhub tidak lagi tergoda praktik korup. Hal ini juga akan menjadi bahan evaluasi di internal Kemenhub.
Baca Juga: Djarot Serahkan Pembangunan Koridor 14-15 TransJ ke Anies-Sandi
"Hal ini sesuai dengan program presiden yang ingin melakukan pembersihan terhadap pelaku korupsi. Jadi, sekali lagi, saya sampaikan permintaan maaf saya secara pribadi dan secara kelembagaan," tandasnya.
