Suara.com - Kehadiran Direktur Penyidikan KPK Brigadir Jenderal Aris Budiman dalam rapat denhgar pendapat umum Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR, Selasa (29/8) malam, menuai kontroversi.
Sebab, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak pernah mau memenuhi undangan pansus yang dianggap tak sesuai prosedur hukum tersebut.
Bahkan, banyak pihak yang menilai kehadiran Aris di pansus tersebut bagian dari pelemahan KPK.
Bagaimana tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai hal itu?
"Supaya diketahui ya, Pansus KPK wilayahnya DPR, wilayah legislatif, itu harus diketahui. Pansus haknya DPR, angket haknya DPR, wilayahnya di sana," kata Jokowi saat ditanya di sela-sela blusukan di Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (1/9/2017).
Jokowi menegaskan, sebagai kepala pemerintahan dirinya tak ingin mencampuri kewenangan DPR, termasuk dalam Pansus Hak Angket KPK.
Begitu pula dengan KPK, menurutnya lembaga anti korupsi itu adalah lembaga independen yang tak bisa diintervensi oleh lembaga negara lain.
"Saya tak ingin mencampuri, nanti ada yang ngomong intervensi. Jadi tolong, ini betul-betul dilihat wilayahnya legislatif, ini wilayahnya KPK, ini wilayahnya eksekutif, tolong dilihat. KPK itu independen," tandasnya.
Baca Juga: Megawati Kurban Seekor Sapi di Masjid Agung Sunda Kelapa
