Presiden Larang Menteri Ikut Kampanye Pemilu

Suara.com - Presiden Joko Widodo meminta para menteri tetap fokus bekerja saat tahun politik 2018-2019 dan tidak perlu ikut kampanye pemilu.

"Saya sampaikan ke menteri, semua fokus saja kepada pekerjaan karena pemerintah bekerja untuk rakyat bukan siapa-siapa, nggak usah kampanye-kampanye, yang kampanye bagiannya Projo," kata Presiden Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional III Organisasi Kemasyarakatan Pendukung militan Jokowi, Projo di Kelapa Gading Jakarta Utara, Senin malam.

Jokowi menyebutkan sikap militan penting karena jika ada masalah maka organisasi itu justru mendekat, bukan menjauh.

Presiden Jokowi menyebutkan pada September 2018, sudah ada penetapan calon Presiden dan Calon Presiden RI periode 2019-2024.

"Saya ingatkan September tahun depan sudah ada penetapan capres dan cawapres, artinya tahun depan masuk tahun politik, sahut menyahutnya lebih kenceng, tetapi saya sampaikan ke menteri semua fokus saja kepada pekerjaan," kata Jokowi.

Ia menyebutkan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah hingga beberapa tahun ke depan.

"Saya ngurusi kerja saja, masih banyak yang harus kita kerjakan terutama fokus kita di infrastruktur," kata Jokowi dalam acara yang juga dihadiri Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Jokowi mencontohkan pembangunan jalan tol trans Sumatera dari Lampung kepulauan Aceh yang harus diselesaikan baik dari arah Lampung ke Utara maupun sebaliknya dari Aceh ke selatan.

Juga pembangunan jalur kereta api di Sulawesi. "Meskipun belum panjang tetapi proses jalan terus karena kita sadar negara kita negara besar, demikian juga dengan pelabuhan laut maupun udara," katanya.

Ia menyesalkan di medsos masih banyak yang tidak percaya bahwa pembangunan infrastruktur terus dilakukan pemerintah.

"Di medsos masih ada yang belum percaya, mereka bilang paling-paling cuma groundbreaking," katanya.

Ia juga menyebutkan pemerintah juga membangun kawasan perbatasan sebagai beranda Indonesia.

"Negara ini membutuhkan infrastruktur, jangan mimpi bisa bersaing dengan negara lain jika tidak ada infrastruktur," katanya.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga menyinggung negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Freeport. Dalam negosiasi kita memang ngotot, kalau tidak dapatnya cuma sembilan persen, negosiasi sudah 2,5 tahun yang lalu," katanya. [Antara]