Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Yati Andriyani menilai sikap yang ditunjukkan oleh Direktur Penyidikan Komisi Anti Korupsi, Aris Budiman sudah keluar dari kode etik komisi anti rasuah. Termasuk soal kedatangannya ke Pansus DPR untuk KPK.
"Harus ada sanksi tegas kepada Aris Budiman karena datang ke DPR, ke Pansus tidak seizin dari pimpinan KPK," kata Yati di Kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/ 2017).
Kata Yati sebagai pegawai dari KPK, mestinya Aris terikat dengan kode etik KPK. Segala tindakanya harus berdasarkan keputusan internal KPK. Akan tetapi, kedatangan dia ke DPR justru seolah-olah dia bukan bagian dari KPK itu sendiri.
"Pansus sejak awal juga ditolak oleh KPK dan Pansus sejak awal jelas tujuannya untuk melemahkan KPK. Ini kan sama saja diartikan dia itu berkolaborasi dengan pihak-pihak yang bertolak belakang dengan tujuan dan kerja-kerja KPK," tutur Yati.
Menurut dia, alasan tersebut sudah sangat kuat bagi KPK untuk pecat Aris dari jabatannya sebagai Dirdik KPK. Sebab, sikap-sikapnya hari ini sudah jelas ingin merusak KPK dari dalam.
Tindakan Aris tidak hanya membuat kegaduhan di internal KPK, tapi juga menunjukkan bahwa dia memiliki sikap bertolak belakang dengan KPK secara kelembagaan.
Jangan sampai sikap Aris tersebut justru mengganggu kinerja pegawai KPK lainnya, yang selama ini sudah sangat maksimal memberantas korupsi.
"Kita juga khawatir kalau sikap Aris ini tidak diberikan sanksi yang tegas, nanti setiap penyidik polisi yang bekerja di KPK bukan mewakili kepentingan pemberantasan korupsi tapi akan lebih mewakili kepentingan korps atau latar belakang institusinya," kata Yati.
Baca Juga: Komitmen Pimpinan KPK Untuk Lindungi Pegawainya Dinilai Lemah
