Suara.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir memberikan usulan kepada pemerintah Indonesia untuk menyikapi krisis kemanusiaan di Myanmar. Di antaranya, memberikan bantuan advokasi dan diplomasi politik di dunia internasional.
"Indonesia sebagai kakak tertua di Asean, baik secara pemerintahan maupun secara rakyat, harusnya menjadi yang terdepan. Posisi Indonesia yang paling strategis sekarang, karena dibukakan pintu, menjadi satu-satunya negara yang bisa masuk ke Rakhine State," kata Nasir ditemui di Masjid Al Azhar, Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2017).
Dengan posisi Indonesia yang strategis, kata Bachtiar, seharusnya dimanfaatkan bukan hanya untuk menyalurkan donasi, melainkan juga membantu advokasi dan diplomasi.
"Yang paling dibutuhkan oleh rakyat Rohingya bukan hanya relief atau bantuan mendesak yang bersifat kebutuhan sandang, pangan, dan kesehatan, tapi sebetulnya juga advokasi ditingkat internasional dan juga dukungan diplomatik khususnya Indonesia dan Asean," tutur dia.
Dia mengapresiasi bantuan pemerintah Indonesia lewat Palang Merah Internasional ke Myanmar yang mencapai dua juta dollar Amerika Serikat.
"Apa yang dilakukan pemerintah, saya melihatnya objektif, karena bekerjasama dengan lembaga kemanusiaan dan saya tahu dua juta dollar sebetulnya terhitung kecil, tetapi kehadiran negara saya kira ini perlu, dan ini perlu diperluas. Saya katakan tadi, terutama dari sisi advokasi dan diplomasi politik," tuturnya.
