Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan Badan Siber dan Sandi Negara tidak akan berada di bawah Presiden, melainkan kemenkopolhukam.
"Kalau semua di bawah Presiden, Presiden sudah banyak tugas, tanggungajawab. Maka untuk mengkoordinasikan di bawah koordinator menko," ujar Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Wiranto mengatakan pembentukan kepala dan struktur badan siber akan rampung bulan ini.
"Tentu Presiden akan menunjuk personil yang punya kualifikasi, dan kemampuan, rapat ini bukan menunjuk pimpinan siapa," kata Wiranto setelah rapat tertutup dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi Asman Abnur.
Wiranto memastikan kewenangan badan siber tidak akan tumpang tindih dengan tim siber yang sudah dibentuk lembaga kepolisian, tentara, dan Badan Intelijen Negara.
"Tugasnya memproteksi, seluruh keigatan siber secara nasional. Tapi kalau tidak ada badan ini, akan terjadi," kata dia.
Menurut Rudiantara kepala badan siber tidak harus dari birokrat atau politikus. Kepala badan siber haruslah orang profesional yang memiliki kemampuan siber attack.
"Nggak harus dari pemerintah, darimana saja bisa, yang penting punya kompetisi dan kapasitas kapabilitas di bidang siber attek," kata Rudiantara.
"Kalau semua di bawah Presiden, Presiden sudah banyak tugas, tanggungajawab. Maka untuk mengkoordinasikan di bawah koordinator menko," ujar Wiranto di kantor Menkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2017).
Wiranto mengatakan pembentukan kepala dan struktur badan siber akan rampung bulan ini.
"Tentu Presiden akan menunjuk personil yang punya kualifikasi, dan kemampuan, rapat ini bukan menunjuk pimpinan siapa," kata Wiranto setelah rapat tertutup dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Referensi Birokrasi Asman Abnur.
Wiranto memastikan kewenangan badan siber tidak akan tumpang tindih dengan tim siber yang sudah dibentuk lembaga kepolisian, tentara, dan Badan Intelijen Negara.
"Tugasnya memproteksi, seluruh keigatan siber secara nasional. Tapi kalau tidak ada badan ini, akan terjadi," kata dia.
Menurut Rudiantara kepala badan siber tidak harus dari birokrat atau politikus. Kepala badan siber haruslah orang profesional yang memiliki kemampuan siber attack.
"Nggak harus dari pemerintah, darimana saja bisa, yang penting punya kompetisi dan kapasitas kapabilitas di bidang siber attek," kata Rudiantara.
