Suara.com - Pembangunan desa dan daerah di seluruh pelosok Tanah Air menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam tiga tahun ini, anggaran sebesar Rp127 triliun telah dikeluarkan guna mewujudkan program tersebut.
Tahun 2015 anggaran untuk dana desa adalah Rp20 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp46,9 triliun pada tahun 2016 dan tahun 2017 menjadi Rp60 triliun.
“Total, sekali lagi itu angka yang besar sekali. Rp127 triliun itu angka yang besar sekali," kata Jokowi saat bersilaturahmi dengan Kepala Desa se-Banten di Kampung Baru Pakojan, Embung Ranca Anis, Desa Muruy, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu (4/10/2017).
Dalam pelaksanaannya, setiap desa mendapatkan dana Rp300 juta pada tahun pertama, Rp600 juta pada tahun kedua dan Rp800 juta pada tahun ketiga. Diharapkan dana tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian di desa-desa.
"Usahakan agar dana itu berputar saja di desa, paling besar berputar di kecamatan atau paling terpaksa lagi berputar di kabupaten. Tidak boleh tertarik lagi ke kota, ke pusat, ke Jakarta. Uang ini kalau berputar terus dan setiap tahun kita tambah, pasti menyejahterakan Insyaallah," ujar dia.
Melihat besarnya manfaat yang ada, Kepala Negara berpesan kepada para kepala desa untuk menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi, saat ini ada sekitar 900 desa yang bermasalah dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia yang mendapatkan bantuan dana desa.
"Hati-hati kepala desanya ditangkap, saya tidak takut-takuti karena selewengkan dana desa. Saya titip hati-hati menggunakan dana ini," kata dia.
Disamping itu, Jokowi juga meminta masyarakat ikut mengawasi jalannya program tersebut di desanya masing-masing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah.
"Saya minta tidak hanya aparat, tapi yang paling penting masyarakat harus semuanya ikut mengawasi agar dana desa ini betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat yang ada di desa-desa," ujar dia.
Pemerintah pun lanjut dia, telah memberikan kebebasan kepada masing-masing desa untuk menggunakan dana tersebut. Mulai dari membangun infrastruktur, jalan desa, embung, irigasi, hingga bendungan.
"Yang paling penting hanya satu, jangan sampai ada yang ngantongin untuk keperluan pribadi. Ini yang tidak boleh," kata dia.
Terakhir, Kepala Negara manyatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mendorong kerja sama antara BUMN, swasta, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta pemerintah kabupaten.
"Sehingga apa yang kita inginkan, sebuah desa yang sejahtera dan makmur itu betul-betul akan kita capai dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar dia.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.
TERPOPULER
