Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan kesalahan jika mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus proyek e-KTP.
"Artinya KPK nggak kapok-kapok," kata Romli di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Beberapa waktu lalu beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Novanto yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman pada 3 November 2017.
Novanto menggugat KPK karena pada 17 Juli ditetapkan menjadi tersangka kasus e-KTP. Romli merupakan salah satu saksi ahli dalam sidang praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan Novanto pada 29 September 2017 dan otomatis status tersangka yang disandang Novanto gugur.
Romli menekankan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK harus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Hal ini sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Romli, KPK tak melakukan hal itu.
"KPK menganggap karena di satu tangan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), bagaimana saya saja mengaturnya. Kalau ada bukti dilidik (penyelidikan), masuk sidik (penyidikan) langsung tersangka. Padahal kalau lihat KUHAP, itu harus ada proses dulu, nggak bisa langsung, ini masalah sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Orang tak diberi kesempatan untuk diperiksa, ini yang terjadi," ujar dia.
Romli menekankan jika sprindik yang beredar benar, dia mempertanyakan bagaimana prosesnya.
"Saya tanya kapan diperiksa pendidikannya, berarti nggak ada, itu salah. Yang kedua hampir sama, (sprindik yang beredar) 31 Oktober, SPDP-nya 3 November, ini cuma jarak tiga hari. Saya tanya bisa nggak penyidikan tiga hari," kata dia.
Dalam penetapan seorang menjadi tersangka, kata dia, harus diakhir proses penyidikan. Namun mekanisme KPK menetapkan seorang tersangka diawal proses penyidikan, atau saat sprindik diterbitkan, tersangkanya langsung ditetapkan.
"Jadi nggak boleh (menetapkan tersangka diawal penyidikan), itu keliru," ujar dia.
"Saya mengerti maksudnya, mereka (penyidik KPK) punya data dan fakta, sudah si A dijadikan saja tersangka. Ini nggak boleh, kita kan punya aturan," Romli menambahkan.
"Artinya KPK nggak kapok-kapok," kata Romli di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2017).
Beberapa waktu lalu beredar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Novanto yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman pada 3 November 2017.
Novanto menggugat KPK karena pada 17 Juli ditetapkan menjadi tersangka kasus e-KTP. Romli merupakan salah satu saksi ahli dalam sidang praperadilan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan gugatan Novanto pada 29 September 2017 dan otomatis status tersangka yang disandang Novanto gugur.
Romli menekankan sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK harus melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Hal ini sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tetapi menurut Romli, KPK tak melakukan hal itu.
"KPK menganggap karena di satu tangan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan), bagaimana saya saja mengaturnya. Kalau ada bukti dilidik (penyelidikan), masuk sidik (penyidikan) langsung tersangka. Padahal kalau lihat KUHAP, itu harus ada proses dulu, nggak bisa langsung, ini masalah sehingga menimbulkan persoalan-persoalan. Orang tak diberi kesempatan untuk diperiksa, ini yang terjadi," ujar dia.
Romli menekankan jika sprindik yang beredar benar, dia mempertanyakan bagaimana prosesnya.
"Saya tanya kapan diperiksa pendidikannya, berarti nggak ada, itu salah. Yang kedua hampir sama, (sprindik yang beredar) 31 Oktober, SPDP-nya 3 November, ini cuma jarak tiga hari. Saya tanya bisa nggak penyidikan tiga hari," kata dia.
Dalam penetapan seorang menjadi tersangka, kata dia, harus diakhir proses penyidikan. Namun mekanisme KPK menetapkan seorang tersangka diawal proses penyidikan, atau saat sprindik diterbitkan, tersangkanya langsung ditetapkan.
"Jadi nggak boleh (menetapkan tersangka diawal penyidikan), itu keliru," ujar dia.
"Saya mengerti maksudnya, mereka (penyidik KPK) punya data dan fakta, sudah si A dijadikan saja tersangka. Ini nggak boleh, kita kan punya aturan," Romli menambahkan.
