Suara.com - Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah, Wisnu Suhardono menyatakan bahwa dia bersama para Ketua DPD I lainnya akan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) sendiri jika DPP tak segera menyiapkan penyelenggaraannya.
Munaslub dinilai sangat mendesak untuk mengganti Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum yang kini ditahan KPK kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik.
Sesuai AD-ART partai Golkar, Munaslub bisa dilakukan dengan jika memenuhi 2/3 suara DPD I atau tingkat provinsi.
Terkait hal itu, anggota DPR yang juga pengurus DPP Golkar, Ridwan Hisyam berharap agar munaslub tak dilakukan sendiri oleh DPD. Ia menyarankan agar DPD bersabar dan mendesak DPD segera menggelar Munaslub.
"Jangan ada sampai ada take over oleh DPD I dan DPD II yang punya hak suara melakukan munaslub. Tolong bersabar, dan dorong DPP lakukan munaslub," kata Ridwan dalam sebuah diskusi bertema Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di Sekretariat Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Menurutnya jika DPD I melakukan take over itu artinya terjadi kudeta terhadap kepengurusan DPP Golkar. Bila itu terjadi akan menjadi preseden buruk bagi Golkar ke depan, sebab belum pernah ada sejarahnya kudeta kepemimpinan di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Karena tak ada sejarah Golkar melakukan kudeta, karena kalau itu terjadi, nantinya akan berulang-ulang. Jangan sampai ada (munaslub) melalui suara 2/3 DPD I itu," ujar dia.
Dia mengusulkan kepada semua pengurus DPD I dan DPP untuk membujuk Novanto untuk mundur. Caranya dengan mendatangi Novanto ke rumah tahanan KPK dan diminta menandatangani pengunduran diri.
"Lebih baik kita bersama-samaa datang ke rumah tahanan KPK untuk meminta Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum," kata dia.
Baca Juga: Mubarok ke Setnov: Sepandai-pandai Tupai Melompat, Jatuh Juga
