Suara.com - Gejolak terjadi di internal partai Golkar pasca Setya Novanto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Banyak kader dan pengurus Golkar di daerah mendesak agar Novanto dilengserkan jabatan Ketua Umum.
Bahkan para Ketua DPD I atau tingkat provinsi Golkar menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediamannya pada Selasa (21/11/2017) kemarin malam. Para pimpinan DPD Golkar tingkat satu itu menghadap JK sebagai senior untuk konsultasi mengenai langkah-langkah penyelamatan partainya.
Di antara yang hadir dalam pertemuan itu adalah Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi tidak mendapatkan dukungan DPP Golkar untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Barat.
Salah satunya adalah mengenai harus dilakukan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Novanto yang kini menjadi tahanan KPK.
"Kesepakatan kemarin malam di kediaman dinas Wapres, kami menyampaikan keinginan untuk munaslub dilaksanakan akhir November," kata Wisnu Suhardono, Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah dalam sebuah diskusi bertema Partai Golkar Mencari Pemimpin Baru di Sekretariat Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
Hasil kesepakatan antara pengurus DPD I dengan JK itu akan segera disampaikan ke DPP Golkar untuk direalisasikan. Ia mendesak DPP Golkar segera menyelenggarakan Munaslub untuk mengganti Novanto.
"Nanti kami sampaikan ke DPP, kalau DPP nggak bisa (menyelenggarakan Munaslub), kami para DPD I yang akan menyelenggarakan," ujar dia.
Wisnu mengkritik DPP Golkar dibawah kepemimpinan Novanto selama ini yang selalu mendikte pengurus-pengurus Golkar di daerah. Ke depan, kata dia, DPD lah yang harus mengoreksi DPP, bukan sebaliknya.
"Jangan ada lagi DPD I dikumpulkan oleh DPP, didikte. Tetapi DPD lah yang mengoreksi DPP," kata dia.
Baca Juga: Golkar Akui Kasus Korupsi Setnov Berdampak Negatif untuk Partai
