Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto ditahan KPK. Kursi Ketua DPR ini menjadi lowong karena Novanto tidak bisa menjalankan tugasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan supaya semua pihak untuk menunggu proses yang sedang berjalan. Sebab, Novanto sedang menunggu hasil proses praperadilan yang dilayangkannya. Sidang ini baru akan dimulai pada 30 November.
"Jadi kita lihat dulu dinamikanya belum selesai, masih ada upaya-upaya hukum. Masih ada sidang-sidang yang ada di KPK, ada praperadilan yang diajukan Pak Setya Novanto. Saya kira ini belum konklusif," kata Fadli di DPR, Jakarta, Senin (27/11/2017).
"Apapun yang terjadi di DPR ini harus berdasarkan aturan perundang undangan, bukan soal suka atau tidak suka. Bukan senang atau tidak senang. Tapi persoalan bagaimana kita bergerak di jalur konstitusi dan UU yang ada," katanya.
Novanto mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangkanya. Praperadilan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017). Hakim Tunggal Kusno akan memimpin sidang praperadilan. Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017).
Ketua Umum Partai Golkar itu disangkakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atas nama tersangka.
Sebelumnya, Novanto juga pernah ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus proyek e-KTP pada 17 Juli 2017. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui hHakim tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.
TERPOPULER
