REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon membantah acara reuni 212 untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, memunyai agenda politik tersembunyi.
Ia justru menuding, pernyatan yang menyebut acara itu politik justru tidak cerdas.
"Ini satu kegiatan keagamaan yang bagus. Kalau mau dibawa nilai sendiri saja, tak ada dugaan, sangkaan politisasi. Saya kira itu kurang cerdas saja menangkapnya," kata Fadli seusai menghadiri acara Reuni 212 di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (2/12/2017).
Dia menambahkan, acara ini adalah kegiatan yang konstitusional. Ia mengklaim, bila ada yang mempermasalahkan acara ini, sama artinya dengan memecah belah bangsa.
"Ini kan kegiatan konstitusional. Kalau disebut memecah belah, berarti ada pihak tertentu yang melihat Islam sebagai masalah. Seolah-olah mau memecah belah. Ini tak mengerti sejarah. Ceramah dilarang, diperiksa, ini yang justru memecah belah umat Islam," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Namun, Fadli mengakui, agama tak bisa dilepaskan dari politik.
"Ya namanya kita hidup masa dipisahkan antara politik, ekonomi, keagamaan, dan kebudayaan. Kan semua menyatu," ujar dia.
Pantauan Suara.com, dalam acara yang dimulai sejak Sabtu pagi, nuansa politis kental menyelimuti acara tersebut. Setidaknya, itu tampak dari tema-tema pidato yang dilakukan mayoritas orator.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif misalnya, menuding tiga tahun era rezim Jokowi-JK tidak "ramah" terhadap umat Islam.
"Bahkan ada yang merasa ?pemerintah ada indikasi sehinga menghendaki Islamofobia," ujarnya saat memberikan pidato politik.
Sementara pentolan FPI dan buronan Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi, Rizieq Shihab melalui sambungan telepon memberikan pernyataan pentingnya memperjuangkan "NKRI Bersyariah".
Ia mengatakan, konsepsi politik NKRI Bersyariah merupakan pengejawantahan "Pancasila yang asli".
"Berdasarkan Pancasila asli dibuat Piagam Jakarta sebagai mana dekrit presiden, itulah NKRI Bersyariah," kata Rizieq yang diklaim berada di Arab Saudi.
Politikus senior PAN Amien Rais, dalam pidato politiknya juga mengkiritik kebijakan ekonomi politik rezim Jokowi-JK.
"Kita sampaikan ke Pak Jokowi, kalau begini dilarang berarti itu keterlaluan. Reklamasi itu gawat. Meikarta itu dajal. Investasi Freeport adalah aplus-aplusan (bergantian)," kata Amin.
Mantan Ketua MPR itu juga meminta Jokowi tidak menjual aset milik Indonesia kepada pihak asing.
"Jadi Pak Jokowi, jangan jual negeri ini kepada asing dan aseng (Tiongkok)," tukasnya.
TERPOPULER