Infografis
Suara.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono tidak setuju dengan Pemerintah Jakarta yang akan menghapus Laporan Pertanggungjawaban dana operasional RT dan RW.
Hal itu dikarenakan Sumarsono mengetahui rencana Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tidak lagi mewajibkan Ketua RT dan RW melaporkan LPJ dana operasional.
"Ya nggak bisa dong (tanpa LPJ), bagaimana mau pertanggungjawaban uang operasional? Gaji ada kwitansi kok. Apalagi uang negara," ujar Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Sumarsono meminta DKI mengkaji ulang wacana tersebut. Kata dia, setiap uang negara yang diberikan ke masyarakat harus ada pertanggungjawaban.
Ia meminta laporan LPJ tidak dihilangkan, melainkan dipermudah.
"Yang jelas pengertian LPJ itu bukan dihapus, tapi disederhanakan dalam bentuk lain. Uang dikeluarkan minimal ada kwitansi. Masa mau dikasihkan dari langit," katanya.
Ia mencontohkan laporan LPJ yang bisa dengan, cara dengan mencantumkan jumlah pengeluaran, nama kegiatan dan melampirkan foto dokumentasi. Selanjutnya tugas lurah, kata dia, wajib untuk mengawasi.
"Setiap jenjang pemerintahan harus ada pengawasnya. LPJ tetap harus. (LPJ) semakin sederhana makin baik. Kalau perlu LPJ di upload cukup," kata dia.
Sebelumnya Anies mengatakan akan menghapus kewajiban pembuayan LPJ dana operasional untuk ketua RT dan RW di Jakarta mulai tahun depan. Untuk diketahui, tahun 2018 dana operasional RT dan RW di Jakarta naik Rp500 ribu, ketua RT akan mendapatkan Rp2 juta perbulan, sedangkan RW2,5 juta.
Baca Juga: Tak Mau 'Kerja Rodi', Ketua RW Ini Minta Imbalan di Era Anies
