Hadi Jadi Panglima TNI: 86? Mantap

Kamis, 07 Desember 2017 | 06:15 WIB
Hadi Jadi Panglima TNI: 86? Mantap
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjadi Panglima TNI disambut gembira oleh rekan-rekannya sesama angkata AKABRI 86. (suara.com/Bagus Santosa)

Marsekal Hadi Tjahjanto dalam fit and proper test calon Panglima TNI [suara.com/Nikolaus Tolen]

"Situasi yang terjadi semakin kompleks. Arus globalisasi informasi yang semakin tidak mungkin dibendung. Melalui berbagai medsos dan jaringan media internet lainnya, host dari kelompok teroris telah mampu secara cepat menyebarkan pengaruh dan bahkan mengaktifkan sel tidur atau pun simpatisannya di seluruh dunia demi mendukung kepentingannya," katanya.

Ketiga soal perang siber. Hadi menilai perang siber akan menjadi ancaman yang serius.

"Dimensi siber atau dunia maya yang dihuni hampir dua per tiga aspek kehidupan manusia modern tentu saja akan memerlukan suatu pengamanan didalamnya. Serangan siber dalam konteks perang pernah dilakukan oleh AS dan Israel untuk menghentikan program nuklir Iran. Keamanan dimensi siber harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan nasional," kata Hadi.

Keempat tentang China's Charm Offensive. Hadi mengatakan kemajuan Cina yang sangat pesat adalah suatu yang patut dicermati. 

Dalam waktu singkat, Cina berhasil mengubah konstelasi politik global dengan kekuatan ekonomi mereka, termasuk melalui pengembangan militer. Cina berupaya mengemas kebangkitan fenomenalnya itu dengan slogan yang diviralkan oleh pemerintahnya sebagai China's Charm Offensive. 

"Namun pada praktiknya Tiongkok bertindak ofensif dan agresif terutama dalam memenuhi ambisinya untuk menguasai laut Cina Selatan. Saat ini, Tiongkok bahkan telah membangun pangkalan udara militernya di wilayah spatley yang masih disengketakan. Melalui ketiga pangkalan tersebut dan di Pulau Hudi, Tiongkok diperkirakan akan mampu menyelenggarakan perang di seluruh wilayah Laut Cina Selatan," katanya.

Kelima soal kerawanan di laut. Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan wilayah laut.

"Maraknya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipina Selatan yaitu sekitar Laut Sulu yang merupakan kawasan perairan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina merupakan salah satu contoh kerawanan yang menjadi tanggungjawab Indoensia, khususnya TNI," kata Hadi.

Hadi juga menyoroti illegal fishing dan penyelundupan barang, manusia, senjata dan narkoba. Menurut Hadi kejahatan tersebut kerap menjadi bagian dari ancaman yang lebih besar dan terorganisir secara internasional, seperti terorisme dan sindikat internasional.

"Pada realitas kontemporer tersebut, berbagai bentuk ancaman yang akan muncul menjadi sulit dipetakan berdasarkan wilayah atau konteks geografinya. Dalam atmosfer globalisasi yang sedemikian kompleks dengan kemajuan teknologi, arus imigrasi manusia, sebaran informasi dan media serta pertumbuhan jaringan yang bersifat multinasional menjadi sangat tidak mungkin untuk dikendalikan," katanya.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berpesan kepada Hadi setelah menjadi Panglima TNI agar memperkuat pasukan udara.

"‎Saya sebagai pimpinan DPR pesen, tolong lakukan modernisasi pesawat-pesawat tempur kita. Apalagi beliau adalah mantan KSAU ya, sehingga pesawat-pesawat tempur, pesawat angkut militer itu jangan sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Karena kasihan untuk mencetak prajurit-prajurit TNI, Perwira TNI Angkatan Udara itu sangat mahal sekali," kata Taufik.

Taufik mengatakan DPR akan mendukung modernisasi alutsista TNI AU karena mereka bertanggungjawab melindungi masyarakat dari Sabang sampai Merauke.

"Karena Angkatan Udara ini kan 3 per 3 dari Republik ini. Kalau Angkatan Laut 2 per 3, dan Angkatan Darat 1 per tiga dari Bumi ini," katanya.‎

Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI