Kontra AS Akui Yerusalem, Indonesia Akan Kirim Nota Diplomatik

Suara.com - Presiden Joko Widodo berencana akan mengirimkan nota diplomatik kepada ‎Pemerintah Amerika Serikat terkait pengakuan sepihak Yarusalem sebagai Ibu Kota Israel. Nota diplomatik ini mengenai sikap Indonesia yang mengecam keras pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump tersebut.

"Nanti akan ditindaklanjuti oleh Kemenlu (nota diplomatik)," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/12/2017).

Jokowi pun mengaku belum tahu apakah sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap Amerika itu akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara atau tidak. Yang terpenting saat ini, lanjut dia, adalah agar Organisasi Kerjasama Islam (OKI) segera menggelar sidang khusus menyikapi pengakuan sepihak AS tersebut.

‎"Belum tahu (apakah sikap Indonesia mengecam AS atas pengakuan sepihak itu berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara). Tetapi yang jelas nanti kalau OKI sudah memutuskan untuk segera bersidang, saya akan datang langsung di sidang OKI tersebut," ujar dia.

Jokowi juga belum mau berkomunikasi dengan Trump atas pengakuan sepihaknya itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ingin berbicara terlebih dahulu di sidang khusus OKI untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina.

"Nanti setelah sidang OKI (berkomunikasi dengan Trump). Hal yang paling penting sidang OKI," ‎kata dia.

Selain itu, Jokowi juga telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia guna menyampaikan langsung sikap Pemerintah Indonesia. Sikap Pemerintah Indonesia adalah mengecam keras pengakuan ‎sepihak pemerintah AS tersebut.

"Saya perintahkan Menlu memanggil Dubes AS ‎untuk langsung menyampaikan sikap pemerintah Indonesia," ujar dia.

‎Dalam konfrensi pers tersebut, Presiden Jokowi didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja. Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selain itu juga tampak hadir Juru Bicara Presiden Johan Budi SP dan Setaf Khusus Presiden Ari Dwipayana.