Dinakhodai Airlangga, Ini Pernyataan Politik Golkar

Suara.com - Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar telah usai. Airlangga Hartarto telah dikukuhkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar untuk periode 2017-2019 mengantikan Setya Novanto yang telah menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi KTP Elektronik.

Selain melahirkan ketua umum baru, Munaslub Golkar juga merumuskan pernyataan politik di bawah pimpinan Ketua Umum Airlangga. Setidaknya ada lima poin pernyataan politik Partai Golkar yang dibacakan oleh Ketua DPP Partai berlambang pohon beringin, Ibnu Munzir.

Pertama, sebagai partai yang sejak kelahirannya berjuang untuk menegakkan dan mengamankan Pancasila dan Keutuhan NKRI, Partai Golkar prihatin dengan berkembangnya paham, aliran dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila serta terjadinya tindakan intoleransi dan persekusi yang dapat mengancam kebhinekaan dan keutuhan bangsa.

"Oleh karena itu, Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah untuk memperkuat kembali pengamalan nilai-nilai Pancasila secara demokratis, partisipatif dan edukatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Partai Golkar bersama dengan partai politik lain dan masyarakat akan memperjuangkan lahirnya RUU Pengamalan Nilai-nilai Pancasila," kata Ibnu di Jakarta Convention Center, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2017) malam.

Kedua, dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, Partai Golkar mendesak aparat penegak hukum, Polri, Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi dalam pemberantasan korupsi secara adil, tidak tebang pilih, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

"Sejalan dengan itu, Partai Golkar tidak setuju terhadap setiap upaya yang bertujuan untuk melemahkan KPK," ujar Ibnu.

Ketiga, Partai Golkar mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen, keberhasilan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan industri manufaktur dan pembangunan kewilayahan Indonesia Sentris.

Partai Golkar memahami  upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan masih menghadapi banyak kendala.

"Karena itu, Partai Golkar mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas pada program-program pro rakyat sekaligus menginstruksikan kepada kepala-kepala daerah kader Partai Golkar untuk membuat program padat karya guna mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat," tutur Ibnu.

Keempat, dalam rangka mendukung perjuangan bangsa Palestina meraih kemerdekaanya, Partai Golkar mengapresiasi langkah-langkah dan sikap tegas Presiden Joko Widodo yang pro-aktif menggalang dukungan negara-negara OKI dan Uni-Eropa untuk mempercepat penyelesaian perdamaian di Palestina.

"Senapas dengan itu, Partai Golkar mendukung Yerusalem Timur sebagai Ibukota Palestina," kata Ibnu.

Kelima, sebagai pilar utama demokrasi dan institusi yang menjalankan rekrutmen politik, partai politik harus berintegritas. Karena itu Partai Golkar berkomitmen untuk mewujudkan politik bersih, transparan, dan menjunjung tinggi etika politik yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

"Bagi Partai Golkar berpolitik adalah ibadah dan perbuatan mulia yang diabdikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara," terang Ibnu.