Dituding Pernah Jarah Madinah, Presiden Erdogan Berang

Suara.com - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Kamis (21/12/2017), mengecam Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab yang me-retweet sebuah tulisan di Twitter yang isinya menuding pasukan Turki Usmani telah menjarah kota suci Madinah pada Perang Dunia I.

Erdogan mengatakan bahwa Menlu Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahayan, adalah orang yang sombong, kurang ajar, dan gila harta.

"Ada orang kurang ajar yang merendahkan dirinya sendiri dan menuding pendahulu kita sebagai perampok... Apa yang memanjakannya? Ia dimanjakan oleh minyak, oleh uang yang dimilikinya," kata Erdogan di sela-sela sebuah acara di Istana Kepresidenan Turki di Ankara.

"Ketika pendahulu saya sedang mempertahankan Madinah, Anda yang kurang ajar, di manakah pendahulu kamu berada?" imbuh dia.

Sheikh Abdullah pada Sabtu (16/12/2017) meretweet sebuah tulisan di Twitter yang isinya menuding pasukan Turki Usmani yang dipimpin Fakhreddin Pasha telah menjarah uang dan manuskrip-manuskrip bernilai sejarah tinggi dari Madinah pada 1916.

Dalam tulisan yang diretweet itu juga terdapat foto-foto bagaimana harta dan manuskrip berharga dari Madinah diangkut menggunakan kereta oleh pasukan Turki Usmani.

Tetapi menurut Erdogan, Fakhreddin Pasha masuk ke Madinah pada 1916 untuk melindungi salah satu kota suci umat Islam yang kala itu masih dibawah kekuasaan Turki Usmani.

"Percayalah, orang yang menghina kita ini, yang tak menghormati kita, ia sama sekali tak memahami apa itu relik-relik suci. Mereka adalah orang-orang yang angkuh," lanjut Erdogan.

Pertengkaran antara Erdogan dan Sheikh Abdullah ini sendiri sebenarnya hanya menegaskan ketegangan antara dua negara tersebut di Timur Tengah saat ini.

Uni Emirat Arab, sekutu dekat Amerika Serikat dan Arab Saudi, menilai Erdogan dan partainya sebagai pendukung kelompok Islamis di Timur Tengah.

Hubungan kedua negara semakin renggang setelah Ankara mendukung Qatar, negara kecil di Teluk yang pada Juni lalu diblokade oleh Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir. (Reuters)