Suara.com - Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jakarta tahun 2017- 2022 adalah Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya.
Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan ingin melibatkan masyarakat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan untuk semua.
"Selanjutnya visi dimaksud diuraikan menjadi lima misi," ujar Anies di saat menyampaikan kata sambutan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Jakarta tahun 2017- 2022 di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Misi pertama, kata Anies, menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
Kedua, menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum, melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
Ketiga, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
Keempat, menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
Kelima, menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.
"Untuk mewujudkan visi misi Pemprov Jakarta dimaksud, akan dilakukan melalui strategi keadilan dan keberpihakan yang berorientasi pada warga dan ruang interaksi, serta menghadirkan birokrasi efektif dan penguatan tata kelola pemerintahan," kata Anies.
Dalam kesempatan ini, Anies mengatakan kurun waktu lima tahun kedepan berbagai upaya pembangunan akan didorong untuk mewujudkan ibu kota yang maju kotanya dan bahagia warganya.
Anies menambahakan, upaya lain yang akan dilakukan adalah membangun pemerintahan yang bersih, modern, transparan dan akuntabel, serta dibarengi dengan penataan aset secara digitalisasi. Hal itu, kata dia, dalam rangka mendapatkan opini BPK terhadap laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian, serta predikat AA dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
"Kami menyadari bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada, Pemerintah Jakarta tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan kerjasama baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah Banten dan Jawa Barat, termasuk dengan Kabupaten-Kota se-jabodetabek," kata dia.
TERPOPULER
