REGIONAL:
Suara.com - Politik uang dan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) diprediksi masih marak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019.
Hal itu disebabkan oleh sikap politikus atau pendukungnya tidak merasa bersalah dengan perbuatannya tersebut.
"Suka tidak suka, masalah politik uang dan SARA akan menjadi isu yang paling menonjol. Padahal perbuatan politik uang dan SARA merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, dalam "Catatan Akhir Tahun 2017 TPDI" kepada wartawan, Sabtu (30/12/2017).
Petrus mengatakan, aparat penegak hukum memahami bahwa politik uang dan SARA adalah pelanggaran dalam berdemokrasi.
Namun, tidak adanya keinginan dari aparat tersebut yang menyebabkan pelanggaran tersebut bertahan hingga Pemilu berikutnya.
"Mengapa aparat penegak hukum sulit menindaknya dan terkesan seperti membiarkannya terus terjadi tanpa dapat menahan kehendak para pelaku politik uang dan SARA? Masalahnya, terletak pada tidak adanya political will pembentuk UU untuk mengatur secara komprehensif dengan sanksi hukum yang berat terhadap pelaku kejahatan politik uang dan SARA," katanya.
Petrus menilai, kebijakan legislasi dalam pengaturan pasal politik uang dalam UU Pilkada dan Pilpres hanya secara sumir dan dengan ancaman pidana yang ringan sehingga cenderung diskriminatif. Dan hal itupun hanya terhadap pasangan calon dan tim sukses yang melakukan politik uang.
"Lalu bagaimana dengan kejahatan politik uang yang dilakukan oleh mereka yang di luar pasangan calon, timses dan di luar masa kampanye, tidak dijangkau oleh ketentuan ini," kata Petrus.
"Begitu pula dengan ancaman pidana SARA dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan dalam UU ITE jauh lebih berat, telah dinegasikan oleh ketentuan SARA di dalam Pasal 69 UU Pilkada. Inilah yang menyebabkan subur dan berkembangnya kejahatan politik uang dan SARA yang paling ditakuti," tambahnya.
Menurut advokat Peradi tersebut, ancaman pidana ringan serta proses hukum yang sederhana membuat orang tidak takut melakukan kejahatan politik uang dan SARA.
Dan hal itu didorong oleh tujuan akhir yang hendak dicapai dalam sebuah pemilihan, yaitu mendapatkan kekuasaan politik yang besar dan menggiurkan.
Karena itu, dia mengatakan, jika dilihat dari dampak yang ditimbulkannya, maka kejahatan politik uang dan SARA, sama-sama menimbulkan daya rusak yang tingggi pada tatanan demokrasi, budaya dan tradisi masyarakat yang pada gilirannya mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
"Ancaman pidana yang terlalu ringan terhadap pelaku kejahatan poltik uang dan SARA di dalam UU Pilkada dan UU Pilpres, merupakan sebuah grand design kekuatan politik tertentu di DPR yang berusaha membangun kekuatan politik identitas, melalui Pilkada dan Pilpres untuk tujuan jangka panjang. Sementara pemerintah berada di posisi kecolongan ketika mengesahkan UU Pilkada dan Pilpres," tutur Petrus.
Petrus memprediksi, isu SARA bisa menimbulkan efek jangka panjang, karena antar pemilih dibenturkan pada persoalan primordial atas dasar ideologi, budaya, asal usul dan lain sebagainya.
Sehingga warga masyarakat, lanjutnya, akan terbelah secara sosial budaya karena pertentangan dalam perbedaan politik identitas yang dipertajam.
"Isu politik uang dan isu SARA dalam Pilpres 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, diprediksi memiliki efek domino di berbagai daerah lain dalam Pilkada dan Pilpres mendatang secara dramatis. Sejumlah Pilkada/Pilgub 2018 yang diprediksi akan membanjirnya isu politik uang dan SARA adalah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Papua, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Papua, NTT dan sebagainya," tutupnya.
TERPOPULER
